Anton Obey Mundur Dari Bursa Calon DPD

Anton Obey mengundurkan diri dari bursa pendaftaran bakal calon DPD RI. Pengunduran diri anggota Dewan Penasehat (Wanhat) DPD I Partai Golkar Sulsel tersebut, secara resmi dilakukan dalam bentuk surat yang diterima KPU Sulsel, pagi kemarin.

“Surat pengunduran dirinya sudah resmi kami terima. Surat itu diantar oleh perwakilannya yang tak lain adalah anak dari Pak Anton,” ucap Kepala Bagian Penerangan KPU Sulsel, Arifin.

Arifin menyatakan, sebelum surat pengunduran diri tersebut diterima KPU Sulsel, Anton telah menyatakan secara lisan untuk mundur. “Pak Anton telah menelpon saya pada malam sebelum melayangkan surat pengunduran itu. Dan sesuai mekanisme yang ada, pengunduran diri harus dalam bentuk tertulis,” paparnya.

Mengenai alasan pengunduran diri, lanjut Arifin, dalam surat tersebut tidak dinyatakan bahwa pengunduran tersebut untuk fokus kepada keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya, Anton Obey merupakan utusan khusus dari kalangan masyarakat Tionghoa dalam merebut empat kursi DPD RI asal Sulsel. Pada saat pendaftaran lalu, Anton Obey diantar sejumlah pendukungnya antara lain Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Opu Sidik, tokoh Tionghoa Tony Gozal, Piter Gozal, Willianto Tanta, Raymond Arfandy, Yongris, dan Arwan Tjahjadi. Bahkan, calon walikota Makassar, Ilham Alim Bachrie bersama pasangannya Herman Handoko turut mengantar. Ketua Bappilu PDK Makassar, AM Riyadi juga ikut mengantar.

Pendaftaran pasangan beberapa waktu lalu itu dimeriahkan atraksi barongsai. Anton Obey mengatakan, dirinya maju karena dorongan berbagai pihak. Tidak hanya tokoh Tionghoa, tetapi juga dari elemen masyarakat lainnya. Termasuk LSM. Dalam penyerahan berkas dukungan, Anton membawa dukungan sebanyak 7.530 orang yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas yang dikonfirmasi mengakui telah menerima surat pengunduran diri Anton Obey. Namun, Jayadi meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada anggota KPU Sulsel, Nusra Azis. “Sekarang, sudah ada spesifikasi job di KPU Sulsel. Jadi, persoalan itu sebaiknya ditanyakan kepada ibu Nusra,” ujarnya.

Nusra yang hendak dikonfirmasi diruang kerjanya tidak berada ditempat. Saat dihubungi via ponselnya, telepon mantan anggota KPU Selayar ini tidak aktif.
Diketahui, sebelum Anton Obey, seorang pendaftar calon DPD RI yang bernama Saleh Rahim telah resmi mengundurkan diri. Saleh yang berprofesi sebagai pengusaha kopi itu mundur dengan alasan ingin fokus pada usahanya dan keluarganya.

Dengan adanya dua nama yang mengundurkan diri ini, maka jumlah pendaftar DPD RI periode 2009-2014 untuk saat ini tercatat 38 orang dari 40 pendaftar. Ke 38 pendaftar untuk sedang dalam tahap verifikasi faktual yang dilakukan oleh 23 KPU Kab/kota.

Pimpinan Parpol Janji Berkampanye Damai

Para pimpinan partai politik (parpol) Provinsi Sulsel berjanji akan melakukan kampanye damai dalam Pemilu 2009. Perjanjian itu diucapkan oleh seluruh para elit parpol dalam Deklarasi Kampanye Damai yang digelar di Monumen Mandala, kemarin.

Dalam deklarasi tersebut disebutkan tiga poin perjanjian. Pertama, akan melaksanakan kampanye damai, tertib, aman, dan lancar. Kedua, akan melaksanakan kampanye secara edukatif dan penuh tanggungjawab demi bangsa dan negara, sedangkan poin ketiga berbunyi berjanji menjalin komunikasi politik yang sehat demi membangun budaya politik yang demokratis dan bermartabat.

Perjanjian tersebut juga ditandai dengan penandatanganan para pimpinan parpol di kantor KPU Sulsel. Penandatanganan itu dilakukan usai melakukan pawai kendaraan sebagai rangkaian dari deklarasi kampanye damai. Dari 34 parpol yang lolos pada Pemilu 2009, dua parpol belum melakukan penandatanganan deklarasi tersebut. Kedua partai itu masing-masing PKS dan Pakar Pangan. PKS tidak dapat mengikuti deklarasi tersebut karena sedang melaksanakan Mukernas sedangkan alasan dari Pakar Pangan tidak hadir dalam acara itu belum diketahui oleh KPU Sulsel.

Terkait pelaksanaan deklarasi itu, anggota KPU Sulsel Samsir menegaskan bahwa deklarasi tersebut diharapkan tak hanya sebatas bersifat seremonial namun dapat dipraktikkan dalam pelaksanaan kampanye yang berlangsung selama 9 bulan 7 hari. “Dalam pasal 76 UU No 10 tahun 2008 tentang parpol sudah ditegaskan bahwa pelaksanaan kampanye dengan prinsip bertanggung jawab dan bagian pendidikan politik kepada masyarakat,” ucapnya.

Suasana dalam acara deklarasi tersebut berlangsung dengan suasana yang sangat bersahabat. Para pengurus antar parpol terlihat asyik bercengkerama satu sama lain. Dengan suasana tersebut, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas sangat mengharapkan agar suasana yang nampak pada deklarasi dapat terus terjaga demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2009. “Alangkah ademnya Pemilu 2009 ini jika suasana ini tetap terjaga,” harap Jayadi yang disambut applaus dari pengurus parpol.

Dia juga beroptimis, pelaksanaan jadwal kampanye yang cukup lama tersebut nantinya dipastikan akan melahirkan elit-elit politik yang luar biasa. Sebab, rentang waktu kampanye itu dapat membuat masyarakat untuk memilih dan memilah calon legislatif yang akan duduk di kursi wakil rakyat. “Kampanye ini berbeda dengan periode-periode pemilu yang sebelumnya yang hanya 21 hari. Nah, dengan waktu yang lama pada periode ini, maka kampanye yang dilakukan sebaiknya memberikan pendidikan dan pendewasaan politik kepada masyarakat,” tutur dia.

Pada kesempatan itu juga, KPU Sulsel meminta bantuan kepada para pengurus parpol untuk menyosialisasikan sistem pemilihan pada hari pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang kepada para konstituennya. “Perbedaan lain dalam Pemilu ini juga terletak pada cara pemilihan calon yang akan dipilih yakni tidak lagi mencoblos tapi menandai dengan tanda centang. Sosialisasi ini tentunya bukan hanya KPU tetapi juga diharapkan kepada konstituennya untuk meminmalisir tingkat kesalahan pada hari H,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbang Pemprov Sulsel Andi Baso Gani yang mewakili Gubernur Sulsel mengimbau kepada semua peserta Pemilu 2009 tetap menciptakan suasana yang kondusif. “Kebersamaan yang tercipta tidak hanya berlangsung pada hari ini namun tetap dijaga hingga akhir pelaksanaan pemilu. Jangan ada gesekan dan tetap melaksanakan sesuatu dengan merujuk peraturan yang ada,” tegasnya.

Sedianya, Gubernur Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan untuk hadir dalam acara deklarasi tersebut. Namun, mantan Bupati Gowa itu tidak sempat hadir karena sedang berada di Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, parpol yang berada di Sulsel secara resmi melakukan kampanye terhitung sejak hari Minggu lalu. Kampanye tersebut dibagi dalam tiga zona dan tiga kelompok parpol yang dirunut berdasarkan nomor urut parpol. Setiap kelompok dalam setiap pekannya mengalami perbedaan dalam metode kampanye yakni kampanye tertutup, tatap muka, dan melalui media massa.

Mengenai pelaksanaan kampanye terbuka, KPU Sulsel akan membahas hal tersebut pada waktu mendatang dengan melibatkan seluruh pengurus parpol.

Pawai Macetkan Arus Lalu Lintas

Deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan aksi pawai yang diikuti ratusan kendaraan milik kontestan Pemilu 2009. Pawai itu dilepas oleh Andi Baso Gani berdasarkan nomor urut setiap parpol. Adapun rute yang dilalui dalam aksi pawai kendaraan itu yakni Monumen Mandala, Jalan DR Ratulangi, Landak, Veteran, Mesjid Raya, Urip Sumoharjo, AP Pettarani, dan berakhir di depan kantor KPU Sulsel.

Pawai tersebut sempat membuat arus lalu lintas di jalan tersebut macet. Kemacetan ini dipicu lantaran banyaknya jumlah kendaraan baik roda dua dan roda empat yang mengikuti pawai ini. Para pengguna kendaraan umum yang hendak melintas terpaksa harus menunggu selama setengah jam. Akibatnya, kendaraan pun sempat lumpuh disejumlah persimpangan jalan.

Kampanye Pemilu Dibagi Tiga Zona

Sebanyak 34 parpol yang ikut Pemilu 2009, resmi berkampanye tertutup/terbatas di 23 kabupaten/kota di Sulsel, mulai Minggu (20/7).

Berdasarkan hasil penetapan jadwal kampanye yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dengan pimpinan parpol yang digelar di Hotel Clarion, kemarin, wilayah kampanye Pemilu 2009 ini dibagi dalam tiga zona. Rinciannya, zona I terdiri dari Makassar, Gowa,Takalar, Jeneponto, Bantaeng,dan Selayar.

Zona II meliputi Bulukumba, Sinjai,Bone,Soppeng,Wajo, Maros,Pangkep,Barru,dan Pare-pare. SementarazonaIIIterdiridariPinrang, Sidrap, Enrekang,Tator, Luwu,Luwu Utara,LuwuTimur,dan Palopo. Dengan penetapan tiga zona tersebut, praktis parpol yang akan melakukan kampanye turut dibagi tiga kelompok.

”Setiap kelompok terdiri dari 11 parpol yang dirunut berdasarkan nomor urut parpol,” kata Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas saat ditemui usai melakukan sosialisasi tata cara kampanye Pemilu 2009 di Hotel Clarion, kemarin. Jayadi menyatakan, metode kampanye yang dilakukan pada hari Minggu mendatang mengalami perbedaan. Parpol yang berada di Kelompok I,melakukan metode kampanye tertutup, kelompok II melakukan kampanye pertemuan tatap muka, sedangkan parpol yang berada di kelompok III melakukan kampanye melalui media.

”Model kampanye ini berlaku selama seminggu. Jadi, apabila kelompok I sudah melakukan kampanye dengan model pertemuan terbatas maka pada pekan berikutnya giliran parpol yang berada di Kelompok II dapat melakukan kampanye tersebut sedangkan parpol yang di kelompok III dapat melakukan kampanye pertemuan terbatas itu pada pekan selanjutnya. Jadi, jadwal ini akan terus berulang,”rincinya.

Jayadi menjelaskan, model kampanye terbatas antara lain dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung atau jumlah peserta paling banyak ditetapkan untuk tingkat pusat sebanyak 1.000 orang,provinsi sebanyak 500 orang, dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 250 orang.

”Para peserta kampanye yang berhak hadir dalam pertemuan itu yang hanya mendapatkan undangan tertulis dan mengenai lokasi gedung yang akan digunakan harus mendapat izin dari kepolisian setempat,” tambah Jayadi yang juga bekerja sebagai dosen di Universitas Hasanuddin.

Mengenai model kampanye pertemuan tatap muka, pelaksanaannya juga dilakukan di ruang tertutup menggunakan sistem dialog interaktif yang dihadiri paling banyak 250 orang, sedangkan model kampanye media, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye dengan menentukan durasi,frekuensi,bentuk,dan substansi pemberitaan berdasarkan kebijakan redaksional.

”Selain hal itu, model kampanye melalui media ini, materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik serta media massa dan lembaga penyiaran agar dapat menyediakan rubrik khusus bagi kontestan pemilu,”ungkapnya. (mulyadi abdillah)

Pemilu Walkot Bisa Dua Putaran

MAKASSAR (SINDO) – Pemilihan Umum Wali Kota Makassar diprediksi bisa dua putaran,menyusul banyaknya kandidat yang dipastikan lolos verifikasi KPU. Hingga kemarin, sudah empat pasangan calon yang sudah mendaftar di KPU Makassar. Sesuai jadwal, Sabtu (12/7) hari ini merupakan hari terakhir tahapan pendaftaran, dan selanjutnya akan masuk pada tahapan verifikasi berkas calon.

Rencananya, hari ini akan mendaftar tiga pasangan calon lagi,yakni Ridwan Syahputra Musagani-Irwan Paturusi yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN),serta dua pasangan calon perseorangan,yakni Iriantosyah Kasim-Razak Djalle dan Firmansyah Mappasawang-Kasma Amin.

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla menyebut, banyaknya kandidat yang bertarung dalam Pemilu Wali Kota Makassar menjadi fenomena politik yang menarik dicermati.Adi memperkirakan, dengan jumlah pasangan calon yang mencapai tujuh paket, sangat memungkinkan terjadi putaran kedua.

”Jika akhirnya ketujuh pasangan calon tersebut lolos verifikasi, Pemilu Wali Kota Makassar akan mencatat sejarah sebagai pemilu kepala daerah yang terbanyak kontestannya,” kata Adi kemarin. Menurut dia,banyaknya kontestan ini dikhawatirkan bakal muncul kandidat kejutan alias ”kuda hitam”.

Sebab, kata Adi, sangat sulit terjadi dominasi perolehan suara bagi kandidat tertentu. ”Ini harus diwaspadai kandidat yang selama ini merasa di atas angin. Munculnya, calon perseorangan bisa menjadi daya tarik bagi pemilih,”ujar Adi. Dia menyatakan, calon perseorangan nantinya akan menggerogoti perolehan suara yang diusung partaipartai politik. ”Inilah yang saya sebut bakal terjadi putaran kedua,”katanya.

Sesuai Undang-Undang No 12/2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 107 disebutkan, apabila tidak ada pasangan calon yang mencapai 30% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

Pendaftaran IASmo

Sementara itu, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur (IASmo) saat mendaftar ke KPU, kemarin, menawarkan lima program baru yang akan dijadikan sebagai program perubahan apabila terpilih di Pemilu Wali Kota Makassar mendatang.

Lima program tersebut, yakni biaya akta kelahiran, kartu tanda penduduk,kartu keluarga gratis, pengobatan dan pendidikan gratis, biaya mobil jenazah dan penguburan gratis, bebas kampung kumuh,serta biaya angkutan gratis bagi anak sekolah.Menurut Ilham,lima program perubahan tersebut merupakan program yang akan dijalankannya, apabila terpilih nantinya.

”Kita terus akan melakukan komitmen perubahan. Selain komitmen berkelanjutan pembangunan selama ini, kami juga akan melakukan program perubahan lima poin tersebut,”sebut Ilham seusai saat melakukan press conference di ruang penerimaan bakal calon wali kota di KPU Makassar, seusai mendaftar secara resmi,petang kemarin.

Di tempat tersebut, Ilham yang mengenakan setelan jas warna hitam yang dipadu dengan dasi warna oranye bersama Supomo Guntur, juga menyatakan siap menerima apapun hasil Pemilu di KPU Makassar nantinya. ”Saya berharap agar Pemilu Wali Kota Makassar bisa berjalan dengan baik, dan bisa menjadi cerminan.

Saya siap menerima apapun hasil Pemilu Makassar nantinya,” tegas Ilham saat diberikan kesempatan kepada Ketua KPU Makassar Sulkifli Gani Ottoh untuk menyampaikan keterangannya. Sekadar diketahui,pasangan yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Persatuan Daerah (PPD), secara resmi mendaftar sebagai pasangan di KPU Makassar,sore kemarin.

Sebelum mendaftar, Ilham dan Supomo menunaikan salat ashar di Masjid Baitul Aqsha Jalan Maipa, bersama tim pemenangan dan pendukungnya. Seusai salat pasangan ini menuju kantor KPU Makassar yang diantar oleh pendukung dan relawannya dengan melakukan konvoi hingga ke KPU.

Selain ribuan pendukungnya yang mengantar IASmo, beberapa pendukung dan simpatisannya yang jumlahnya mencapai ribuan orang sudah menunggu di halaman kantor KPU Makassar. Bahkan sebuah panggung hiburan disiapkan oleh tim IASmo di halaman tersebut, untuk ‘membakar’ semangat massa dengan menyampaikan pernyataan dukungan dari berbagai elemen, serta pertunjukan musik dari kelompok musik local Art Two Tonic.

Saat tiba di kantor KPU Makassar sekitar pukul 17.30 sore, Ilham-Supomo langsung disambut salawat badar yang disuarakan oleh ribuan pendukungnya, sambil teriakan oppoki menggema dari massa yang menyatu, baik yang sudah menunggu maupun massa yang mengantar IASmo dari Jalan Maipa.

Diantar Anggota DPR/DPD

Beberapa keluarga dekat Ilham dan Supomo juga ikut mendampingi pasangan ini. Selain itu, anggota DPR RI Ali Muhtar Ngabalin (PBB) dan anggota DPD RI Pendeta Lambe, ikut berbaur bersama massa untuk mendampingi IASmo. Selain itu,Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Arvandi Idris serta Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Ambas Syam juga hadir mendampingi Ilham.

Ketua pimpinan cabang enam partai pendukung juga ikut mendampingi IASmo, seperti Ketua DPC PDIP Makassar Muhtar Djumma. Ditemui seusai mendampingi Ilham-Supomo, Ali Muhtar Ngabalin mengharapkan agar partai pengusung harus ikut mengawal berbagai kebijakan pasangan ini apabila terpilih nantinya di Pemilu Makassar.
Jumlah Kekayaan Paket IASmo Rp5 M

Pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Supomo Guntur (IASmo) merupakan kandidat pertama yang menyerahkan daftar kekayaan penyelenggara negara ke KPU Makassar. Berdasarkan ringkasan harta kekayaan yang dilakukan oleh KPK itu,jumlah total harta kekayaan sekitar Rp5 Miliar.

Dari daftar ringkasan tersebut, jumlah total kekayaan Ilham sekitar Rp2,6 miliar dengan perincian harta tidak bergerak sebanyak Rp2,5 miliar, harta bergerak Rp1,9 miliar, uang tunai, deposito, giro,tabungan,dan setara kas lainnya sebanyak Rp78 juta. Selain itu, Ilham juga memiliki hutang sebanyak Rp2 miliar. Menurut Kasubag Teknis KPU Makassar,Yunus Pani, jumlah daftar kekayaan yang disetor Ilham adalah per tanggal 31 Agustus 2006.

Ilham Mutasi 106 Kasek

MAKASSAR(SINDO) – Gerbong mutasi di jajaran Pemkot Makassar terus berlanjut.Kemarin,Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin melakukan pergantian sebanyak 106 kepala sekolah (kasek).

Mutasi kepala sekolah tersebut mulai dari tingkat kanak-kanak (TK) hingga sekolah lanjutan tingkat atas,baik negeri maupun swasta.Adapun rincian dari jumlah 106 kasek,yakni 11 kasek untuk tingkat SMU/SMK sedangkan kasek di tingkat SMP sebanyak 19 orang.

Jika menilik jumlah kasek yang dimutasi, perombakan kepemimpinan di bidang pendidikan yang paling banyak adalah jumlah kasek SD yakni 71 orang, sedangkan untuk tingkat TK sebanyak lima orang. Selain itu, Ilham juga melakukan pergantian pengawas mulai dari TK hingga SMU/SMK di ruang lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berjumlah 41 orang. Ilham menyatakan, pergantian para pimpinan di dunia pendidikan sebatas upaya Pemkot Makassar dalam menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas.

Menurut dia,mutasi itu merupakan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan. ”Pelantikan ini adalah agenda yang sudah lama tertunda, karena padatnya kegiatan dengan harapan untuk lebih menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas,” ujar Ilham seusai melantik dan mengambil sumpah sebanyak 106 kepala sekolah (kasek) di ruang pola kantor Wali Kota Makassar,kemarin. Beberapa pekan lalu, Ilham melakukan mutasi di internal Pemkot Makassar.

Dengan demikian,di tahun 2008 ini Ilham telah melakukan pergantian ‘kabinet’ sebanyak tiga kali. Mengenai adanya mutasi itu, dia menandaskan bahwa mutasi tersebut tak ada kaitannya dengan sikap atas dirinya yang turut bertarung dalam Pilkada Makassar 29 Oktober mendatang.

”Terus terang, banyak sekali yang bepersepsi lain tentang mutasi ini.Namun,ini adalah kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan, demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas,” kata pria yang akrab disapa Aco ini. Dalam acara pelantikan itu, Ilham berharap kepada para pimpinan yang digantikan untuk tidak merasa kecewa, dan menyatakan bahwa penyeleksian para pimpinan di dunia pendidikan Kota Makassar tidak mengandung unsur kedekatan.

”Kepada mereka yang diganti, tidak usah kecewa sebab inilah dinamika hidup,” ujarnya. Diketahui, angka kelulusan di Kota Makassar seperti di tingkat SMP sangat anjlok, jika dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Sulsel. Untuk itu, Ilham sangat berharap kepada para guru sekolah untuk tidak menaikkan kelas bagi siswa yang tidak mampu. Selain itu, dia meminta kepada para orang tua siswa untuk tidak malu kepada anaknya jika tidak naik kelas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Bidang Pendidikan Samsu Niang menilai, langkah Ilham melakukan mutasi sangat syarat dengan politik. Buktinya, kata Ketua Forum Komunikasi Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia (FKPAGI) Sulsel ini, mekanisme penentuan kepala sekolah tidak mengacu pada pelaksanaan Perda No 2/2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Makassar, di mana dalam aturan itu menyebutkan syarat untuk menjadi kepala sekolah harus memiliki sertifikasi calon kepala sekolah (cakep) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, serta syarat mutlak itu sebelumnya telah menjabat sebagai wakil kepala sekolah.

”Ilham tidak profesional dalam memosisikan orang yang ditunjuk sebagai kasek, bahkan terkesan asal-asalan saja,” jelasnya. Samsu mencontohkan, Wakil Kepala Sekolah SMU Negeri V Drs Mustafa yang hampir puluhan tahun mengabdi dan merupakan guru yang pertama kali mendapatkan sertifikat cakep, justru tidak diberikan posisi kasek malah guru biasa yang tidak memiliki pengalaman sedikit pun yang lebih dipilih untuk menduduki posisi itu.

”Arah mutasi ini hanya persoalan like and dislike, kalau mampu mengamankan kebijakan Wali Kota maka ditunjuklah orangnya, dengan harapan mereka nantinya mampu membantu memuluskan langkah Ilham maju pada Pilkadamendatang,”ujarnya.

Golkar Terpuruk di Bantaeng

MAKASSAR(SINDO) – Hasil quick countLSI menempatkan pasangan Nurdin Abdullah- Asli Mustadjab sebagai pemenang Pilkada Bantaeng dengan 46% suara. Kemenangan paket yang menggunakan tagline Nurani itu, sekaligus mengurangi dominasi Partai Golkar dalam perebutan kursi bupati dan wakil bupati di Sulsel.

Sebab calon usungan Partai Golkar,Arfandy Idris- Irvandy Langgara hanya berada di posisi buncit dengan meraih 14,96%. Berdasarkan catatan SINDO,kekalahan Golkar di Bantaeng merupakan kegagalan yang ketujuh kalinya dalam pilkada di Sulsel,termasuk pemilihan gubernur.

Dari 15 pilkada kabupaten dan kota,partai berlambang pohon beringin itu hanya menang di Luwu Timur,Gowa,Maros,Pangkep,Barru, Takalar,Sinjai,Bone,dan Palopo. Sedang tujuh pilkada yang gagal direbut Golkar yakni pemilihan gubernur, Pilkada Luwu Utara (PDK,PDIP dan PKS), Tana Toraja (PKPI), Bulukumba (PDIP-PBB),Soppeng (PBR), Selayar (PPP, PKB, dan PBB), dan Pilkada Bantaeng (koalisi 9 parpol).

Koordinator Lembaga Survei Indonesia (LSI) Area Sulawesi Herman Heizer saat konferensi pers di Hotel Clarion, kemarin menyatakan, kegagalan kandidat yang diusung Partai Golkar di Pilkada Bantaeng, lebih disebabkan karena terjadinya distribusi pemilih Partai Golkar ke kandidat lain.

”Tapi itu tidak saja terjadi pada pemilih Golkar saja, melainkan juga terjadi di partai lain, seperti PAN.Jadi,pemilih Golkar dan PAN saat pemilu legislatif lalu,dalam pilkada justru memilih Nurdin Abdullah,” kata Herman. Menurut Herman, fenomena itu membuktikan bahwa partai atau mesin politik gagal meyakinkan pemilihnya untuk memilih kandidatnya dalam pilkada.

Sebaliknya, Nurdin Abdullah yang diusung oleh sembilan partai politik, masing-masing PKS, PBB,PKB,PPNUI,PNBK,Patriot,PIB, PSI, dan Partai Merdeka, sukses menarik simpati dari pemilih partai lain. Berdasarkan hasil quick count (perhitungan cepat) yang dirilis LSI, Nurdin menang telak atas tiga rival politiknya.

Padahal,persentase suara parpol yang dimiliki Direktur PT Maruki Internasional Indonesia itu hanyalah 18%. Di posisi kedua ditempati pasangan yang diusung PAN-PDIP, Syahlan Solthan-Samhi Muawan Djamal dengan persentase 19,70%.

Sementara dua pasangan lainnya yakni Ibrahim Solthan-Sugiarti Mangun Karim (IBU) memperoleh 19,33%, dan pasangan Arfandy Idris-Irvandy Langgara (MaiQi) hanya meraih 14,96%. Herman Heizer menyatakan,quick countmengambil sampel 200 TPS dari 316 TPS yang tersebar di delapan kecamatan di Bantaeng. Hasil quick count tersebut memiliki tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 1–2% dengan tingkat kepercayaan mencapai 99%.

”Jumlah sample yang masuk ke LSI hingga sore kemarin hanya 199 TPS.Sebab,satu TPS masih dalam proses perhitungan suara. Perolehan suara kandidat dari hasil quick count ini bisa bergeser ke atas atau ke bawah sebesar 1–2%. Dengan demikian, posisi pasangan Syawal dan IBU dapat diketahui di tingkat KPUD,”katanya.

Herman menyebut, dari delapan kecamatan di Bantaeng, Nurdin menang di tujuh kecamatan. Perolehan suara Nurdin tertinggi berada di Kecamatan Gantarang Keke dengan persentase mencapai 52,65%, disusul Kecamatan Pajukukang sebanyak 52,03% dan Bisappu yang memperoleh 51,51%.

”Paket Nurani hanya kalah di Kecamatan Uluere,” kata Herman. Tak jauh beda dengan LSI, Script InterMedia-Insert Institute yang kemarin, juga menggelar quick count menempatkan Nurani sebagai pemenang. Hasil akhir quick countini,Nurani memperoleh 45,39%,Syawal 19,23%,IBU 210,31% dan Mai-Qi 15,07%.

Hasil penghitungan cepat yang dilansir kedua lembaga survei itu, langsung mendapat respons dari pendukung Nurani di Bantaeng. Bahkan,para pendukung Nurani, sejak sore kemarin,langsung turun ke jalan sambil menggelar pawai kemenangan. Ratusan kendaraan roda dua memenuhi jalan-jalan protokol di Bantaeng. Para simpatisan Nurani ini start di kediaman Nurdin Abdullah, Jalan Sultan Hasanuddin terus menuju Jalan Pahlawan, kemudian melintasi Jalan Lanto Raya dan kembali ke rumah Nurdin.

Desakan Musdalub

Sementara itu, kekalahan kandidat yang diusung Partai Golkar di Bantaeng,langsung mengundang reaksi anggota Dewan Penasihat (Wanhat) DPD I Partai Golkar Sulsel, Anthon Obey dan Opu Sidik.

Menurut Anthon, kekalahan Golkar di beberapa pilkada di Sulsel,dan terakhir di Pilkada Bantaeng, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi citra partai ini di pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009.

”Itu membuktikan pimpinan Partai Golkar tidak mampu melakukan konsolidasi kader dan organisasi pasca Pilkada Sulsel. Bahkan, pernyataan yang sering disampaikan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel HM Amin Syam,kontraproduktif dengan kinerja partai,” kata Anthon, sembari mengutip pernyataan Amin yang antara lain menyebut kader pengkhianat.

Menurut Anthon, sikap pimpinan DPD I Partai Golkar Sulsel itu cenderung berdampak terjadinya kecurigaan dan perpecahan sesama kader.”Sekali lagi,ini sebagai bukti bahwa pimpinan partai tidak memiliki kemampuan memagnet organisasi dengan baik atas segala potensi yang dimiliki partai,”katanya.

Anthon juga menilai, pemimpin partai tidak konsisten dengan proses kaderisasi. Termasuk saat menentukan calon wakil gubernur di Pilkada Sulsel 2007, di mana seharusnya calon dari kader Golkar. Selain itu, Anthon juga mengkritisi penyusunan pengurus Bappilu Golkar Sulsel dan kebijakan menyusun peserta orientasi fungsionaris Golkar yang harus dilakukan secara transparansi, demokrasi dan akuntabilitas dalam mewujudkan Partai Golkar sebagai partai modern.

”Kenyataannya,anak,menantu, istri, ipar semua ikut kegiatan fungsionaris. Memang sudah tidak ada kader lain lebih baik dan berkualitas? Apalagi yang bisa diharapkan dari pemimpin partai demikian.Perlu segera upaya penyelamatan partai,” kata Anthon. Sikap yang sama juga dilontarkan Opu Sidik. Ia malah mengusulkan bahwa pasca Pilkada Bantaeng, harus segera dilakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) guna menyelamatkan Golkar.

Sekadar diketahui,desakan Musdalub ini sudah dihembuskan Wanhat Golkar sejak partai kalah di Pilgub Sulsel. Alasannya, mesin partai tidak lagi bisa efektif menyusul kekalahan beruntun Golkar di beberapa pilkada di Sulsel. Di kalangan internal Golkar menguat tiga alasan perlunya segera digelar Musdalub.

Pertama, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel HM Amin Syam yang bertarung dalam pemilihan gubernur yang kedua kalinya, gagal memenangkan pilkada. Kedua, Bendahara DPD I Partai Golkar Sulsel Hamka Yandhu saat ini tersandung kasus dugaan korupsi dan saat ini masih menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga, Sekretaris DPD I Arfandy Idris juga gagal di Bantaeng.