6.045 Pendaftar CPNS Berebut 332 Kursi

Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkot Makassar yang dilakukan sejak Senin lalu, akhirnya resmi ditutup, kemarin.
Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Pemkot Makassar, jumlah pendaftar untuk formasi umum itu tercatat sebanyak 6.045 orang. Para pendaftar tersebut akan memperebutkan 332 kuota kursi yang dibutuhkan.

Rincian dari kuota formasi umum yang sebanyak 322 orang yakni, 153 orang tenaga guru, tenaga medis 124 orang, dan tenaga teknis sebanyak 45 orang.
Dari tiga jenis tenaga yang dibutuhkan, tenaga teknis menduduki ranking pertama dengan jumlah pendaftar sebanyak 2.553 orang, lalu disusul tenaga kesehatan sebanyak 1.778 orang dan tenaga pendidikan berada pada posisi paling buncit dengan jumlah 1.714 orang.

Namun, jika melihat dari jumlah masing-masing formasi jabatan, tenaga pendidikan untuk pendaftar jabatan guru kelas paling banyak yang berjumlah 1.102 orang dengan kuota 120 kursi, lalu disusul jabatan perawat terampil untuk tenaga kesehatan sebanyak 932 pendaftar dengan alokasi 38 kursi, dan jabatan penyusuan rancangan anggaran satuan kerja untuk tenaga teknis yang sebanyak 886 orang dengan jumlah kuota 14 kursi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar, Sittiara mengatakan, perbandingan jumlah pendaftar dengan kuota yang disediakan, dipastikan para pendaftar akan bersaing ketat. “Untuk tenaga teknis bagi berlatar belakang ekonomi Akuntansi, skala perbandingan sekitar 1 : 9 orang. Begitupun dengan tenaga perawat terampil dan guru kelas,” paparnya kepada SINDO, kemarin.

Mengenai pembagian kartu ujian, lanjut dia, mekanisme pembagian untuk Kota Makassar agak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada tahun ini, BKD Makassar mengusahakan akan membagikan kartu itu dengan melengkapi lokasi ujian dan nomor kursi. “Kali ini kami mencoba untuk lebih detail dan spesifik dengan menambahkan nomor kursi peserta sehingga para peserta tidak lagi pusing mencari tempat duduknya,” papar Sittiara.

Adapun jadwal pembagian kartu tersebut dilaksanakan selama tiga hari terhitung pada 9 hingga 10 Desember mendatang. Para peserta dapat mengambil kartu tersebut dimasing-masing lokasi pendaftaran. Pengambilan kartu itu akan diatur dengan mengacu jadwal pendaftaran.

Bagi CPNS yang mendaftar di hari pertama dan kedua, dapat mengambil kartu ujian pada tanggal 9 Desember, bagi peserta yang mendaftar di hari ketiga dan keempat dijadwalkan tanggal 10 Desember sedangkan yang mendaftar pada hari kelima dan ke enam dapat mengambil kartunya pada tanggal 11 Desember. “Semuanya sudah diatur agar dapat berjalan dengan tertib dan tinggal menunggu jadwal ujian,” pungkasnya.

5.895 Pendaftar CPNS Pemprov
Sementara itu, jumlah pendaftar untuk CPNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada hari terakhir pendaftaran sebanyak 5.895 pendaftar. Kepala BKD Pemprov Sulsel, Andi Murni Amin Situru mengatakan, pihaknya akan memeriksa berkas para pendaftar itu untuk kelengkapan berkas.

“Jumlah itu sesuai jumlah berkas yang kami terima dan termasuk pengiriman berkas melalui via pos. Untuk itu, kami akan memeriksa berkas adminsitrasi tersebut dan menentukan apakah layak ikut tes atau tidak. Kalau memang layak dalam artian sesuai dengan aturan yang ada, maka kami segera akan memberikan kartu ujian,” paparnya kepada SINDO sembari menyatakan akan menyiapakn 12 lokasi ujian.

Kuota kursi CPNS dalam lingkup Pemprov Sulsel untuk tahun anggaran (TA) 2008 ini mencapai 621 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang hanya sekitar 500-an kursi. Adapun rincian formasi umum pada tahun ini sebanyak 134 orang. Penerimaan tersebut dibagi dalam tiga yakni 89 tenaga kesehatan dan 30 tenaga teknis. Selain itu, Pemprov Sulsel juga memberikan peluang kepada atlet berprestasi untuk menjadi PNS dengan disiapkannya 15 kursi untuk jalur khusus tersebut.

Jadwal Test Tetap 15 Desember
Mengenai adanya rencana jadwal ujian yang dimungkinkan untuk ditunda, Andi Murni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengubah jadwal ujian, yakni 15 Desember. Dikatakan, hal tersebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sulsel.

Seperti diberitakan sebelumnya, jadwal ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan serentak pada 15 Desember mendatang terancam molor. Sebab, penanggalan tersebut bertepatan dengan jadwal ujian siswa, khususnya sekolah lanjutan tingkat atas.

Data yang dihimpun SINDO, mayoritas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memilih lokasi ujian para calon pelayan masyarakat itu untuk diselenggarakan di sejumlah sekolah. Misalnya di Makassar. Pemkot Makassar merencanakan menggunakan sembilan sekolah.
“Jadwalnya tetap seperti itu dan tidak akan berubah. Jadi, nantinya Pemprov Sulsel akan menerbitkan surat edaran untuk libur bagi para pelajar pada hari tersebut,” pungkasnya.

FCM Klaim Politisi Bersih

Puluhan politisi muda yang tergabung dalam Forum Caleg Muda (FCM) Sulsel mengklaim sebagai politisi bersih yang akan bertarung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang.

Salah satu caleg muda A Sulolipu mengatakan, para caleg yang tergabung dalam forum tersebut memiliki track record (jejak rekam) yang baik dan belum pernah terlibat dalam kasus-kasus korupsi.

”Nama-nama yang ada di FCM tidak ada dalam daftar Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi sebagai caleg yang bermasalah. Jadi, kami semua masih bersih,” kata caleg PPD ini dalam acara deklarasi FCM Sulsel di Cafe Ide,kemarin.

Saat ini,jumlah caleg yang resmi tergabung di FCM Sulsel tercatat sekitar 36 orang yang berasal dari berbagai macam partai.Adapun namanama dari caleg muda itu di antaranya Andi Enre Cecep Lantara (Partai Demokrat), Mujiburrahman (PDK), Asrul Madjid (PPD),Muh Jufran (PDK), Rayu (PDK), dan Rafiuddin (PBB).

Usia para caleg muda itu mulai umur 21 hingga 40 tahun dengan menggunakan pendekatan fisik dan psikis. Salah satu deklarator FCM Sulsel, Mujiburrahman menyatakan, jumlah tersebut akan bertambah dan akan terus menggalang caleg muda dari Partai Golkar dan PDIP dengan misi mengembalikan pencitraan wakil rakyat di mata rakyat dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan.

Mujiburrahman menambahkan, dasar pembentukan forum tersebut berangkat dari kondisi yang terjadi selama ini.Untuk itu,dibutuhkan sebuah perubahan untuk menjadikan keadaan lebih baik dan memerlukan energi dan pandangan baru untuk menyergarkan pemahaman dan penilaian negatif terhadap lembaga politik negara. ”Kami mengusung satu semangat. Semangat pemuda untuk membawa bangsa menjadi lebih bermartabat dan tidak memandang asal partai,” ucapnya.

Adapun perubahan yang dimaksud dengan membuat lima poin berupa komiten jika terpilih pada Pemilu 2009 mendatang.Kelima poin itu yakni tidak melakukan korupsi dan suap menyuap sebagai legislator, komitmen siap mengembalikan tunjangan legislatif yang tidak sesuai peruntukan.

Selain itu juga akan menyisihkan 20% pendapatan untuk kegiatan terkait isu-isu kepemudaan. Terutama untuk pembiayaan lembaga Pemuda Center yang akan dibentuk sebagai sarana dalam mengikat berbagai komitmen dan realisasi program yang telah disepakati.

”Poin selanjutnya adalah mempengaruhi regulasi kebijakan ketenagakerjaan pemerintah dalam rangka mengurangi angka pengangguran, dan mendudukkan 70% caleg muda keseluruhan jumlah kursi baik di pusat, Provinsi Sulsel,dan Kota Makassar,” kata Mujiburrahman.

Dalam upaya mengimplementasikan hal tersebut, FCM akan melakukan sejumlah program penguatan caleg muda melalui seminar dan workshop,menggelar diskusi center untuk membahas program- program atau kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,dan program simpatik seperti pembagian obat-obatan kepada masyarakat.

Padapuncakacaradeklarasi tersebut dilakukan pelepasan empat burung merpati sebagai lambang kebebasan untuk membuat sebuah perubahan di Sulsel.”Makna pelepasan itu kami siap bebas terbang membawa perubahan,” pungkas Mujiburrahman.

Makassar Jadi Simulasi Pandemi Flu Burung

Tim penanggulangan flu burung nasional memilih Kota Makassar untuk dijadikan lokasi simulasi pandemi flu burung.

Simulasi yang akan dilakukan selama tiga hari tersebut akan diselenggarakan pada Maret 2009 mendatang. Sekretaris Tim Verifikasi dan Tata Laksana Kasus, Panitia Penanggulangan Flu Burung Nasional,Prof DR dr Tjandra Yoga Aditama mengatakan, simulasi tersebut sebagai bentuk antisipasi terhadap penularan penyakit flu burung antar sesama manusia.

”Untuk saat ini pandemi flu burung belum terjadi.Namun, bisa saja terjadi.Untuk itu, kami akan melakukan persiapan dengan melakukan simulasi,” ucapnya usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar,A Herry Iskandar, di kantor Balaikota,kemarin.

Dia menandaskan,pemilihan dan penunjukan Kota Makassar sebagai lokasi simulasi tak memiliki kaitan dengan kasus sejumlah warga Dusun Tangkejangang,Kelurahan Sudiang,Kecamatan Biringkanaya yang dinyatakan suspect flu burung.Simulasi tersebut tak dilakukan berdasarkan jumlah kasus. ”Makassar dipilih untuk lokasi simulasi itu sudah lama dan bukan karena ada kasus.

Tapi,kami memilih Makassar karena infrastruktur siap kemudian peran serta masyarakat dinilai baik. Karena itu kita akan coba bikin simulasi kalau ada pandemi terjadi,” jelasnya didampingi Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Naisyah T Azikin. Pria yang akrab disapa Tjandra ini memaparkan, simulasi tersebut sudah diselenggarakan diberbagai daerah di Indonesia.

Pada tahun 2007 lalu, simulasi digelar di Provinsi Bali untuk setting pedesaan sedangkan Makassar, nantinya untuk simulasi setting perkotaan. Adapun bentuk simulasi yang dilakukan yakni, adanya kasus penularan flu burung dari manusia ke manusia. Dengan hal tersebut, pasien pun lalu dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif.

Akibat hal tersebut, daerah sekitar lokasi manusia itu berdomisili akan diisolasi atau ditutup supaya penularan tidak terjadi dan melakukan karantina terhadap pasien tersebut. ”Lokasi untuk simulasi itu belum kami tentukan karena kedatangan kami hanya untuk menyampaikan sejumlah persiapan penting ke pak Wali Kota,”katanya sembari menegaskan Sulsel masih aman dalam kasus flu burung.

Panakkukang dan Makassar Dapat Bantuan Dana
Sementara itu, pasca pemusnahan ratusan unggas yang dinyatakan positif flu burung di Kecamatan Biringkanaya beberapa waktu lalu, World Health Organization (WHO) memberi sumbangan bantuan dana dan teknis kepada Pemkot Makassar.

Bantuan tersebut diberikan kepada Kecamatan Makassar dan Panakkukang. Pemberian bantuan tersebut terungkap dalam rapat koordinasi dari instansi terkait dengan konsultan WHO, Omai dan drg Yusra, dan instansi Departemen kesehatan RI,Wahyu Sunadji. Mereka diterima oleh sejumlah instansi terkait penanganan flu burung di Kantor Balaikota,kemarin.

Selain itu, dalam rapat koordinasi yang tertutup itu, aparat Dinas kesehatan Kota Makassar,diminta agar melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya virus tersebut,dan bersinkronisasi dengan Dinas terkait dalam menanggulangi bahaya serta dampak kedepan dari virus ini.

”Instansi terkait itu akan melakukan penyuluhan kepada seluruh aparat kesehatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ormas tentang ciri-ciri dan gejala virus ini. Selain itu akan melakukan peningkatan SDM,penyebarluasan informasi, dan melakukan rapat-rapat selanjutnya kedepan dalam hal penanggulangannya,” ucap Kepala Sub Bagian Pemberitaan Humas Pemkot Makassar, Pagar Alam.

Pemkot Tetap Gusur 14 KK di Mariso

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tetap akan menggusur 14 kepala keluarga (KK) yang berdomisili di Kelurahan Lette,Kecamatan Mariso, meskipun mendapat perlawanan dari warga.

Penggusuran ini dilakukan karena Pemkot menilai ke 14 KK tersebut mendiami aset tanah negara,selain itu langkah ini dilakukan untuk melanjutkan proses penimbunan lahan bagi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kecamatan Mariso. Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Makassar, Gani Zirman menegaskan, pihaknya melakukan hal tersebut karena lokasi pembangunan merupakan aset negara.

”Kami tetap akan lakukan penimbunan karena warga yang mengklaim tanah itu tak mampu memperlihatkan bukti kepemilikan,”jelasnya usai melakukan pertemuan tertutup dengan Wali Kota Makassar A Herry Iskandar, kemarin. Dengan dasar tersebut, Pemkot Makassar pada tahun ini tidak mengalokasikan anggaran dalam biaya pembebasan lahan di lokasi tersebut.

”Sepengetahuan saya tidak ada anggaran untuk itu,”katanya sembari menandaskan memberi waktu kepada warga untuk memperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut. Data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, lahan seluas 1,2 hektare (Ha) tersebut rencananya akan dilakukan pembangunan rusunawa sebanyak dua twin blok dengan jumlah kamar 288 unit.

Pembangunan itu dilakukan berkaitan dengan usulan Pemkot Makassar ke pusat mengingat banyaknya peminat warga yang menginginkan rumah tersebut. Anggaran yang dialokasikan dari pusat sekitar Rp40 miliar. Terkait ancaman tersebut, Muhdar HS,salah seorang pengacara warga Kelurahan Lette,Kecamatan Mariso menyatakan, pihaknya tetapakan mempertahankan lahan milik warga tersebut.Sebab, tanah tersebut sudah resmi dinyatakan oleh lembaga peradilan.

”Dulunya tanah ini memang bersengketa. Untuk itu, warga melakukan gugatan dan hasilnya warga menang sebanyak tiga kali di lembaga peradilan hingga di tingkat Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, hasil tersebut menyatakan bahwa bukti kepemilikan sudah ada dasar kekuatan hukum tetap,”jelasnya. Bukti kepemilikan itu berdasarkan putusan tata usaha negara Nomor 16/g.tun/2002/- ptun.makassar, putusan Pengadilan Tinggi No 65/- bdg.tun/Bdg.tun/2003/pt.TU N makassar,dan putusan MA No 371 K/tun/2003.

”Kami tetap akan bertahan atas lahan tersebut sepanjang tidak ada kompromi,”tegasnya. Adapun kompromi yang dimaksud yakni,warga tidak keberatan melepas lahan itu dengan syarat membayar ganti rugi,dan membayar per meter sebesar Rp200.000. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Kampung Lette dan Pannambungang Kecamatan Mariso melakukan pengrusakkan terhadap tiga unit mobil truk pengangkut timbunan tanah milik Pemkot Makassar dengan memecahkan kaca mobil.

Selain itu,warga menggelar aksi pemblokiran jalan dengan membakar ban bekas di Jalan Rajawali Lorong 13 A/B yang merupakan akses keluar masuk lahan Rusunawa. Sementara itu, mengenai hunian rusunawa tahap I yang dinilai mayoritas dihuni oleh masyarakat pendatang, Kepala UPT Rusunawa Makassar Arifuddin menuding masyarakat setempat yang ‘menjual’ rumah tersebut.

”Itu bukan kesalahan kami. Sebab, pada saat pendataan, warga yang mendapatkan rumah itu 100 persen adalah warga setempat. Cuma,saat menghuni beberapa bulan,warga itu lalu mengover ke warga lain,” jelasnya saat dikonfirmasi via telepon,kemarin. Kendati demikian, pihaknya berjanji akan melakukan pembenahan di rusunawa tersebut dengan melakukan pendataan ulang terhadap penghuni rumah tersebut.

Warga Rusunawa Rusak Tiga Truk Pemkot

Sejumlah warga Kampung Lette dan Pannambungang Kecamatan Mariso melakukan pengrusakan terhadap tiga unit mobil truk pengangkut timbunan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, kemarin.

Aksi pengrusakan dengan memecahkan kaca mobil tersebut dipicu karenalahan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diklaim warga setempat belum terbayarkan. Dari pantauan SINDO, sebelum pengrusakan itu, warga menggelar aksi pemblokiran jalan dengan membakar ban bekas di Jalan Rajawali Lorong 13 A/B yang merupakan akses keluar masuk lahan Rusunawa.

Dalam tuntutannya,mereka mendesak kepada Pemkot Makassar untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan. Bersamaan dengan aksi ratusan warga, tujuh mobil truk tiba-tiba muncul dengan membawa timbunan. Truk yang akan melakukan penimbunan dalam pembangunan rusunawa tahap II itu mendapat pengawalan khusus dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar.

Melihat kehadiran mobil tersebut, warga mulai terlihat beringas dengan membawa sejumlah balok kayu,senjata tajam, hingga bom molotov. Untungnya,gabungan petugas Polsekta Mariso dan Polresta Makassar barat yang disiagakan pun lalu menghalau para pengunjuk rasa. Kekecewaan wargatakterhenti.

Selang beberapa menit, warga lalu menyerang truk dengan melakukan lemparan batu yang berakibat tiga kaca mobil truk itu pecah. Polisi pun lalu melerai semua warga dan menghentikan aksi itu. Daeng Leo, salah seorang warga setempat menyatakan, sebelum kejadian tersebut, warga sudah memberi ancaman kepada pekerja penimbunan lahan untuk tidak lagi membawa timbunan ke lokasi tanah sengketa.

Ancaman itu dilontarkan mengingat Pemkot Makassar belum melakukan ganti rugi kepada pemilik lahan. ”Tanah ini adalah milik warga karena sudah tinggal berpuluh-puluh tahun. Jadi, kami tetap akan melarang ada penimbunan hingga biaya ganti rugi dibayarkan,” ucapnya kepada SINDO,kemarin.

Dia menandaskan, warga setempat berhak mengklaim kepemilikan tanah itu karena sudah menang ditingkat pengadilan. Pernyataan tersebut diamini salah seorang pengacara atas sengketa tanah tersebut yang bernama Muhdar. ”Kami sudah tiga kali menang di lembaga peradilan yakni berdasarkan putusan tata usaha negara Nomor 16/g.tun/ 2002/ptun.makassar,putusan Pengadilan Tinggi No 65/bdg. tun/Bdg.tun/2003/pt.TUN makassar, dan putusan MA No 371 K/ tun/2003.

Jadi,kepemilikan tanah ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap,”katanya sembari menyatakan akan tetap bertahan atas lahan tersebut sepanjang tidak ada kompromi. Dia berharap,Pemkot Makassar segera mencari solusi atas sengketa tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan warga itu yakni tidak keberatan melepas lahan itu dengan syarat membayar ganti rugi, dan membayar per meter sebesar Rp200 ribu.”Kan sudah menyampaikan hal ini namun belum ada jawaban dari Pemkot Makassar,”kata Muhdar.

Informasi yang dihimpun, aksi yang dilakukan sejak pukul 09.00 Wita itu setelah berhembus kabar akan terjadi penggusuran puluhan rumah yang dihuni oleh sekitar 400 kepala keluarga (KK) itu. Orang dewasa hingga anakanak ini pun menimbun jalan keluar masuk dengan karung arang dan menumpuk sejumlah balok kayu dijalanan.

Lurah Panambungang Adnan mengungkapkan, lahan yang ditempati warga sekarang ini akan tetap digusur karena lahan tersebut milik negara dan warga tidak memiliki alas hak terhadap lahan ini.”Jadi kalau warga meminta ganti rugi Rp200.000 dari luas tanah 7 hektare ini tidak mungkin, karena lahan ini bukan hak warga sehingga tetap akan digusur,” paparnya yang ditemui di lokasi kejadian kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Makassar tidak akan melakukan pembayarangantirugilahanterhadap pembangunan tahap dua rusunawa Mariso.Alasannya,lahan seluas 1,2 hektare (ha) yang digunakan tersebut merupakan aset Pemkot Makassar.

Untuk itu,Pemkot Makassar tetap melanjutkan pekerjaan dengan menggenjot penimbunan dan dipastikan rampung pada akhir Desember mendatang.Penggenjotan tersebut sekaitan ancaman dari Direktorat Jenderal (Dirjen) PU pada dua bulan lalu yang akan mengalihkan dana tersebut jika tidak ada pekerjaan penimbunan.

Isu Penggusuran

Isu rencana penggusuran di lokasi itu sempat merebak. Muhdar mengatakan, pada dua malam lalu dikabarkan lurah setempat menyampaikan kepada Ketua RT bahwa akan dilakukan penggusuran.

”Menurut istri Ketua RT, semalam dia menerima telepon lurah kalau besok (kemarin) akan ada penggusuran. Kami kaget dan langsung menelpon Polsek mempertanyakan hal tersebut.Namun, Polsek itu menyatakan bahwa surat untuk penggusuran itu tidak ada,”paparnya.

Kepala Satpol PP Makassar, Hakim Syahrani yang dikonfirmasi terpisah juga membantah adanya isu penggusuran.” Tidak benar itu kalau ada penggusuran. Kami hanya mengawal truk tersebut,” tandasnya.

Mayoritas Dihuni Warga Pendatang

Konflik sengketa lahan bukan hanya menjadi persoalan di kawasan pembangunan tahap II rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kecamatan Mariso.Sebab, realisasi penggunaan rusunawa yang sudah rampung masih menyisakan persoalan bagi warga setempat.

Pasalnya, janji Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menampung warga Kampung Lette,Kecamatan Mariso di rusunawa dinilai hanyalah isapan jempol belaka. Sejumlah warga setempat mengeluh karena tak kebagian mendapatkan hunian dari program pemerintah pusat tersebut. Salah seorang warga Kampung Lette, Joni, 29 mengungkapkan, dirinya sudah mendaftarkan ke pihak pengelola untuk mendapatkan satu rumah di kawasan tersebut.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan meski rusunawa yang terdiri dari tigaratusan kamar itu sudah dinyatakan penuh. ”Saat rumah itu dibangun, saya sudah mendaftar. Namun, pada saar akan dilakukan lot, nama saya sudah tidak ada,” ucapnya kepada SINDO,kemarin. Bukan hanya itu. Joni mengaku heran mengapa hunian tersebut mayoritas dihuni oleh masyarakat pendatang atau bukan warga dari Kampung Lette.

Mestinya, kata dia, Pemkot Makassar harusnya menepati janjijanji tersebut. Pria yang telah berdomisili selama puluhan itu mengaku sudah membicarakan hal tersebut kepada Pemkot Makassar. Hasilnya, tak digubris. ”Kami capek mengadukan hal ini,” keluh pria yang sudah berkeluarga ini. Salah seorang penghuni rusunawa, Rahim, 26 mengakui rumah tersebut didominasi warga pendatang.

Warga setempat (Kampung Lette) yang mendapatkan rumah di rusunawa bisa dihitung jari. Padahal,warga Lette yang tak mendapatkan sangat menginginkan rumah tersebut. Pria yang baru ngontrak sejak Agustus lalu itu mensinyalir, ada sejumlah oknum pengelola yang ‘bermain’ dalam menentukan rumah tersebut. Sebab, kata dia, para pengelola itu mengkavling sejumlah kamar dan ‘dijual’ kepada warga pendatang dengan harga yang telah melewati harga standar.

”Biaya masuk disana sekitar Rp375.000.Jumlah itu belum termasuk sewa rumah per bulan. Nah, karena harga yang murah, banyak orang lain yang masuk ke kawasan itu dan disetujui oleh pengelola. Malah, pengelola juga memasang harga hingga Rp1 juta,”bebernya.

Salah seorang warga M Sidik menyimpulkan, rusunawa kini sudah menjadi ‘lahan bisnis’ bagi pengelola tersebut. Dengan sistem kavling, kata dia, pengelola terkesan menyeleksi orangorang yang masuk, apalagi jika bayarannya lebih tinggi dari harga standar. ”Karena sudah dikavling, maka pengelola mengover rumah itu kepada penghuni baru dengan harga yang tidak lagi sesuai prosedur,” pungkas eks penghuni rusunawa ini.

4.903 RTS Penerima BLT Digugurkan

Badan Pusat Statistik Makassar menggugurkan sebanyak 4.903 rumah tangga miskin (RTS) penerima bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2009 mendatang.


Berdasarkan hasil pemutakhiran data sosial ekonomi 2008, jumlah warga yang dikategorikan miskin tercatat sebanyak 65.257 RTS. Pada tahun ini, Makassar mendapat kuota sebanyak 70.160 RTS dalam pembayaran BLT sesuai dengan angka warga miskin ditahun 2005 lalu. Dengan demikian, jika dibandingkan jumlah penerima di tahun 2008 ini dengan tahun depan terjadi penurunan sebanyak 4.903 RTS.

”Data yang digunakan pada BLT tahun ini kan merujuk pada angka tahun 2005 sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Jadi, setelah kami melakukan pemutakhiran, maka jumlah tersebut yang menjadi rujukan Pemkot Makassar dalam mendapatkan alokasi dana BLT,” jelas Kepala BPS Makassar, Munir Nonci kepada SINDO,kemarin.

Dia menjelaskan, penurunan jumlah penerima bantuan subisidi bahan bakar minyak itu tetap mengacu pada petunjuk teknis syarat penerima yang terdiri dari 14 item.Selain itu,BPS Makassar juga tidak lagi memasukkan warga miskin yang sudah memiliki kendaraan roda dua. ”Variabel lain yang kami gunakan itu yakni tidak mendata warga miskin yang sudah memiliki motor. Karena, program danam BLT tak lain adalah bersumber dari kompensasi BBM.

Jadi, penurunan angka kemiskinan itu mayoritas karena sudah mapan atau sudah memiliki motor,” paparnya. Pada realisasi BLT bulan Oktober 2008,PT Pos Cabang Makassar membayarkan BLT tahap kedua sebanyak 63.087 RTS. Di sisi lain,Pemkot Makassar telah mengusulkan warga pengganti penerima sebanyak 5.362 RTS. Usulan tersebut sekaitan banyaknya warga yang mengadu karena masuk dalam kategori penerima dana tersebut.

Dalam proses pemutakhiran data itu,pihaknya melibatkan sekitar 336 petugas dengan rincian 300 orang pendata dan selebihnya adalah koordinator dan pengawas. Kendati demikian,petugas yang dilibatkan tersebut dinilai masih kurang. Untuk itu, pendataan di Makassar juga melibatkan bantuan dari BPS Sulsel. Dia menambahkan, data tersebut masih belum final. Sebab,pihaknya akan mengirim data ke itu ke pusat untuk diolah lebih lanjut.

Dalam artian, pusat nantinya akan melakukan skoring terhadap kondisi warga tersebut. ”Sudah tidak ada lagi penambahan dan yang kemungkinan terjadi hanya pengurangan angka penduduk miskin,” tandasnya. Rencananya, pihaknya akan melaporkan data tersebut ke Pemkot Makassar pada pekan ini.Munir mengatakan, jumlah warga miskin itu masih dalam tahap penyusunan per kecamatan.

”Jadi, data tersebut tidak hanya untuk kuota penerimaan BLT melainkan juga dijadikan data penerima beras miskin dan jaminan kesehatan daerah oleh Pemkot Makassar. Mudah-mudahan, pekan ini sudah kami laporkan,” pungkasnya.

Marwah Siap Maju Capres 2009

Politisi senior Partai Golkar Marwah Daud Ibrahim mengaku tak gentar dengan sanksi partainya jika nantinya maju sebagai calon presiden dari partai lain.

”Saya siap terima sanksi apapun dari Partai Golkar,kalaupun saya akhirnya maju lewat partai lain,”tegas Marwah yang juga Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini kepada wartawan usai memaparkan konsep Nusantara Jaya 2045 di Warung Kopi Phoenam,Jalan Boulevard, kemarin.

Disinggung mengenai permintaan izinnya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, politikus asal Sulsel ini mengakui, belum melakukan hal tersebut, karena pencalonan dirinya masih berproses,begitupun juga melihat mekanisme di dalam partainya sendiri.”Kita lihat perkembangan seperti apa syarat di Golkar.

Lagian inikan masih berjalan semua,” kata wanita penggagas Kaukus Iramasuka ini. Kendati demikian, dirinya akan tetap mengikuti konvensi calon presiden di Dewan Integritas Bangsa (DIB) Desember 2008 mendatang, untuk terus memuluskan langkahnya menjadi calon presiden.

Marwah berharap, konvensi DIB tersebut bisa melahirkan calon pemimpin ketiga, khususnya dari dua nama yang santer disebut, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Selain mengikuti konvensi DIB, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ujung Pandang ini mengaku, sudah menjajaki dua partai politik untuk dijadikan kendaraan, yakni Partai Buruh Indonesia dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Mengenai calon lain untuk penjajakan koalisi, pihaknya juga sudah membangun komunikasi politik dengan lima calon presiden lainnya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono ke X,Wiranto, Prabowo Subianto,Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid. Menurut Marwah,lima nama ini merupakan usulan berbagai kalangan.

”Alasan lain, lima nama ini juga punya kedekatan atau kesamaan konsep program, khususnya yang saya tawarkan di Nusantara 2045.Kami sudah ada diskusi diantara nama-nama ini, dan mengarah untuk koalisi,” yakin anggota DPR yang dijuluki ”singa betina” Golkar. Menanggapi sikap Marwah Daud yang maju sebagai capres pada Pilpres 2009 mendatang,Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Surya Paloh menyatakan tidak menjadi masalah.

Dia menilai, sikap percaya diri para kader tersebut harus disambut secara positif. Namun,kata dia,penilaian layak atau tidaknya seseorang sebagai capres dikembalikan kepada masyarakat. ”Kita serahkan kepada penilaian masyarakat apakah memang layak atau tidak sebagai calon pemimpin bangsa ini,”ucapnya usai menghadiri acara Musyawarah Daerah Forum Komunikasi Putraputri Purnawirawan TNI/Polri (FKPII) Sulsel dan Generasi Muda FKPPI Sulsel, di Hotel Clarion Makassar, kemarin.

Surya hadir dalam acara tersebut sebagai Dewan Pertimbangan FKPPI. Ditanya mengenai sikapnya pada pilpres mendatang, Surya menyatakan bahwa saat ini belum berpikir sebagai calon apalagi presiden. ”Saya harus introspeksi apakah saya layak atau patut untuk menjadi calon. Saya masih pertimbangkan langkah dan saya belum pastikan,” paparnya.

Dia menandaskan, penentuan capres untuk Partai Golkar pada Pilpres 2009 mendatang dipastikan akan merujuk pada hasil survei yang dilakukan partai berlambang pohon beringin ini. ”Hasil survei Golkar pusat bersama dengan DPD Prov dan Kab/kota mungkin itu yang menjadi referensi pengambilan keputusan siapa yang akan dicalonkan PG ke depan,”jelasnya.

DPT Pemilu Sulsel Bertambah

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Sulsel yang ditetapkan pada bulan lalu akan mengalami penambahan.

Alasannya, sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab/Kota di Provinsi Sulsel mengajukan jumlah tambahan karena adanya pemilih yang tidak terdata dalam DPT. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih KPU Sulsel,St Nusra Azis menandaskan, penambahan tersebut tidak menjadi masalah karena sudah tercantum dalam daftar pemilih sementara.

“Sebenarnya nama pemilih itu sudah ada dalam DPS.Cuma,pada saat rekapitulasi pemilih, ditemukan sejumlah nama yang tidak dimasukkan karena adanya beberapa kesalahan,” jelas mantan anggota KPU Selayar ini kepada SINDO, kemarin. Kesalahan yang dimaksud yakni,adanya nomor urut pemilih yang ganda dan ada pula pemilih yang tidak memiliki nomor pada susunan DPT yang tertera di TPS.

Sehingga, rekapitulasi yang dilakukan ditingkat Kab/Kota tidak mengakomodir sejumlah nama tersebut.“Kondisi tersebut yang menyebabkan banyak nama yang terlampaui sehingga tak terhitung,” katanya. Terkait hal tersebut, sejauh ini pihaknya telah menerima tiga Kab/Kota yang mengajukan pemilih tambahan yakni Kabupaten Soppeng, Takalar, dan Gowa. Untuk Kab Soppeng, pemilih tambahan sekitar seribuan orang, di Gowa dan Takalar tercatat sekitar tiga ratusan orang. “Kami akan mengecek ulang data tersebut secara manual,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyampaikan kepada 23 KPU Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulsel untuk melakukan validasi data terhadap DCT agar kesalahan tersebut tidak terjadi kembali.

“Batas akhir validasi data itu hingga 17 November mendatang,” kata Nusra. Sebelum adanya penambahan pemilih,KPU Sulsel telah menetapkan jumlah DPT sebanyak tercatat 5.622.773 orang dengan jumlah TPS sebanyak 15.446. Adapun rincian tersebut yakni, pemilih perempuan 2.927.538 sedangkan pemilih laki-laki 2.695.235.

Dari total tersebut, Makassar paling tinggi jumlah pemilihnya, yakni 968.257, disusul Kabupaten Bone 484.876,Gowa 417.242, Bulukumba 297.555,serta Tana Toraja 292.053. Untuk daerah yang paling sedikit jumlah pemilihnya, yakni Kabupaten Selayar 86.258,Kota Parepare 86.483, serta Palopo 102.261 orang.

“Data tersebut kembali berubah karena adanya pemilih tambahan dari sejumlah Kab/kota,”tegasnya. Sekaitan dengan adanya tambahan tersebut, praktis jumlah TPS akan bertambah yang disertai dengan lonjakan anggaran. KPU Pusat memberikan kuota TPS kepada Sulsel sebanyak 15.940 unit.Kuota tersebut tertuang dalam surat edaran yang diterima KPU Sulsel yang disertai dengan instruksi jumlah pemilih per TPS sebanyak maksimal 300 orang.

“Kami sudah menyosialisasikan surat itu ke KPU Kab/Kota.Jika memang ini nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan pencoblosan, maka tentunya KPU di daerah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah ulang semua data pemilih per TPS,” pungkasnya.

Bomber Bali

“Saya tidak pernah menyesal pada apa yang akan terjadi,” ujar Imam Samudra.

Imam Samudra meledakkan bom dahsyat enam tahun silam: 202 orang tewas. Ratusan luka-luka. Dan Bali, kota yang hidupnya bergantung pada bisnis turisme itu pun jadi lumpuh.

Bagi Imam, teror adalah jalan kebenaran. Karena itu dia merasa tak perlu meratap di depan regu tembak. Kematiannya pun, kata Imam, tak akan membuat gerakan Islam militan habis. “Gugur satu, tumbuh semilyar. Bukan seribu,” ujarnya.

Mukhlas dan Amrozi mengangguk setuju. (vivanews.com)

Mencari ‘Tiupan Lilin’ di Tallo

9 November 2008, Kota Makassar beranjak ke usia 401 tahun. Ada apa saja di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo?

Sekitar pukul 14.00 Wita, awan tebal menyelemuti bumi Anging Mammiri. Di ORK IV Lingkungan Tallo Kecamatan Tallo, tepatnya 7 km di sebelah Utara pusat kota, puluhan manusia nampak terlihat sibuk. Ada yang duduk melingkar sembari berbicara serius, ada suara gendang dari balik pepohonan yang rindang, dan sejumlah perempuan yang melenggak-lenggok.
Aktivitas tersebut hanyalah warna-warni di Kompleks Makam Raja-raja Tallo. Inti dari kedatangan masyarakat di salah satu situs bersejarah itu tak lain untuk berziarah ke makam tetua-tetua ‘birokrat’ Makassar di zaman feodalisme.
Pagi kemarin, makam pelaku sejarah Kota Makassar itu disambangi para pejabat-pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) bersama unsur muspida yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar A Herry Iskandar. Ziarah itu dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Makassar.
Tallo merupakan salah satu kawasan bersejarah bagi Kota Makassar. Dilokasi itulah pusat ‘pemerintahan’ Anging Mammiri ketika Indonesia belum merdeka atau disebut dengan Kerajaan Tallo.
“Sulsel itu ibu kotanya Makassar sedangkan ibu kota dari Makassar adalah Tallo,” ucap Koordinator Pengelola Kompleks Makam Raja-Raja Tallo, Saharuddin, kemarin.
Pria kelahiran 1968 ini memaparkan, ziarah para pejabat-pejabat Pemkot Makassar sudah menjadi rutinitas dalam memperingati hari jadi Makassar. Datang, berkeliling di kawasan makam raja, lalu bergegas pulang. “Mereka hanya keliling demi penghormatan dan penghargaan kepada raja,” kata Saharuddin yang telah mengabdi sejak 1988 ini.
Situs bangunan bersejarah itu pada umum berciri makam abad XVII yang terbuat dari batu padas, batu bata dari tanah liat, dan perekat dengan luas area sekitar 1 hektare (Ha). Dalam kompleks makam itu terdapat 78 makam dengan type yang berbeda-beda yaitu tipe susun timbun makam yang dibuat dari susunan balok-balok batu persegi menyerupai candi dan terdiri atas kaki, tubuh, dan atap dengan bagian dalam yang berongga, tipe papan batu yang dibuat menurut bangunan kayu yang terbuat dari empat bilah papan batu berbentuk empat persegi panjang, dan tipe kubah dengan bangunan berongga dan berdiri diatas batur segi empat, dengan atap kubah terdiri atas empat bidang lengkung.
“Bentuknya memang berbagai macam seiring dengan perkembangan zaman misalnya dalam hal masuknya Islam di Makassar. Namun, seiring lamanya berdiri bangunan itu, bangunan makam Raja XIII sudah agak rusak,” paparnya.
Di lokasi pemakaman itu, terdapat lima raja Tallo yang dimakamkan diantaranya Raja Tallo VII Sultan Mudaffar (Imanginyarrang Dg Makkiyo), Raja Tallo XII Sultan Abdul Kadir (Mallakkang Dg Mangurangi, dan Raja Tallo XV dan Raja Gowa XXX Sultan Muh Zainal Abidin (La Oddang Riu Dg Mengeppe).
Saharuddin menjelaskan, Kerajaan Tallo merupakan kerajaan kembar dengan Kerajaan Gowa. Peninggalan sejarah dari kerajaan kembar atau sering disebut Kerajaan Makassar itu, masih jelas menunjukkan bahwa di sana pernah ada berdiri kerajaan. “Salah satu situs yang masih ada yaitu makam ini meskipun sudah dipugar 1977,” sebut dia sembari telunjuknya menunjuk ke sejumlah makam-makam raja itu.

***

Pemugaran tersebut bersumber dari anggaran pusat untuk menetapkan makam itu sebagai situs dan cagar alam budaya. Lantas, sejauh mana peranan Pemkot Makassar selaku ‘pewaris tahta’? Saharuddin mengaku belum ada torehan buat para leluhur-leluhur itu. “Belum ada apa-apa. Perhatian masih minim. Lihat saja fasilitasnya. Pemkot hanya membuat pagar. Barang-barang peninggalan yang sebelumnya ada di museum dibawa ke Benteng Fort Rotterdam,” katanya.
Pukul 14.30 Wita, hujan pun membasahi tanah Anging Mammiri. Dinding-dinding bangunan bersejarah itu basah. Pada perayaan HUT Makassar ini, semuanya berjalan seperti hari biasanya. Ya, cukup dengan menyambangi, berkeliling, lalu bergegas pulang.

Panwaslu Hentikan Kasus Caleg Cumi

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sulsel sepakat untuk tidak menindaklanjuti laporan Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi tentang calon legislatif bermasalah.

Anggota Panwaslu Sulsel, Nur Setiawati mengatakan, pihaknya tidak memproses aduan tersebut karena tidak memiliki bukti kuat. ”Laporan itu hanya menyebutkan nama-nama caleg yang diduga bermasalah dengan sejumlah kasus.Namun, aduan itu tak disertai dengan bukti yang menyatakan kalau dia bermasalah,” ucapnya kepada SINDO,kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kopel Sulawesi melaporkan sembilan caleg bermasalah yang diistilahkan dengan caleg cumi (hitam). Caleg DPRD Sulsel yang dinyatakan bermasalah itu diantaranya Adjid Siradju (PAN, Burhanuddin Odja (Golkar), Rudi Peter Goni (PDIP), dan Irwan Intje (PDK).

Alasannya,caleg yang saat ini duduk di DPRD Makassar itu telah menerima uang APBD Kota Makassar di luar ketentuan, merujuk audit BPK RI tahun anggaran 2006. ”Meski sudah menjadi temuan BPK,namun belum ada proses hukum atau kekuatan hukum tetap sehingga kami sepakat dalam rapat pleno untuk tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.

Selain itu, berkas aduan dugaan ijazah ilegal yang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar akhirnya dikembalikan ke Panwaslu Sulsel. ”Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, tidak ditemukan unsur tindak pidana sehingga berkas itu dikembalikan,” papar Nur yang juga dosen di perguruan tinggi swasta ini.

Kendati demikian, pihaknya menjadikan laporan tersebut sebagai temuan mengingat masa pengkajian laporan masyarakat telah melewati batas waktu. Untuk itu, Panwaslu Sulsel pada pekan depan akan melakukan klarifikasi ke sekolah yang telah menerbitkan ijazah yang digunakan caleg bernama M Nasir Dg Mappaseng.

”Dari hasil penelitian yang dilakukan Dinas Pendidikan Sulsel, memang tidak ada unsur pemalsuan ijazah. Tapi, yang menjadi masalah adalah apakah caleg itu mendapatkan ijazah sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, pada hari Senin (besok) kami akan ke sekolah tersebut untuk mencari tahu tentang ijazah itu,”jelasnya.

Berdasarkan laporan yang diterima Panwaslu, ijazah yang digunakan M Nasir Dg Mappaseng dalam memenuhi syarat administrasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel disinyalir menyalahi ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Otonomi Daerah.

Dalam aturan SKB tiga menteri dinyatakan bahwa batasusiayangdapatmemperoleh ijazah maksimal 26 tahun sedangkan Natsir Mappaseng memperoleh ijazah Aliyah dalam usia 50 tahun lebih. Saat ini,Nasir telah berusia kurang lebih 60 tahun dan masih duduk sebagai anggota DPRD Sulsel dan kembali diajukan sebagai caleg pada dapil V pada Pemilu 2009.

Anggota Terpilih Panwaslu Terlibat Parpol

Salah seorang anggota terpilih Panwaslu Kota Palopo, Muhammad Ruwanda dinyatakan terbukti terlibat partai politik (parpol). Berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu Sulsel Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Palopo,Ruwanda tercatat sebagai pengurus parpol di PBB sebagai wakil ketua PBB Kota Palopo.

Dengan demikian, Muhammad Ruwanda tidak akan dilantik dan digantikan dengan calon cadangan. ”Proses PAW-nya sedang dala proses dan menunggu SK dari Bawaslu,” ucap anggota Panwaslu Sulsel,Nur Setiawati. Muhammad Ruwanda tercatat sebagai pengurus inti PBB Kota Palopo untuk periode 2004-2009 dengan SK No: SK.PP/243/2005 tertanggal 2 Maret 2005 yang ditandatangani langsung oleh Yusril Ihza Mahendra selaku ketua umum dan MS Kaban selaku sekjen PBB.

Keterlibatan anggota Panwaslu Kota Palopo ini diketahui melalui laporan dari masyarakat menjelang pelantikan anggota Paswaslu dari 23 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

Obama Menang Mutlak

Sejarah tercipta.Barack Obama,pria 47 tahun yang pernah bersekolah di Menteng, Jakarta, terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat (AS). Di tengah riuh pesta kemenangan di Grant Park,Chicago,kemarin,Obama berjanji menjadi presiden bagi seluruh rakyat AS.

Dia meminta kesempatan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk perang dan krisis ekonomi. Presiden ke-44 AS dalam 232 tahun sejarah negara adidaya itu mengakui bahwa terpilihnya dia membuat beberapa pihak sinis, khawatir, dan ragu.

Pidato kemenangan Obama kemarin pun kian m e n e g a s k a n mandat kuat yang diperolehnya dari sebagian besar rakyat AS untuk melakukan perubahan. “Jika ada yang masih ragu bahwa Amerika adalah tempat di mana segala hal menjadi mungkin, yang masih percaya jika mimpi para pendiri bangsa masih terjaga sampai saat ini, yang masih bertanya tentang kekuatan demokrasi kita, malam ini adalah jawabannya ,” ungkap Obama dalam pidato kemenangan pemilu di hadapan 200.000 orang yang memadati Grant Park.

Berdasarkan hasil penghitungan terbaru, Obama memenangi lebih dari 349 suara elektoral . Hasil tersebut jauh lebih besar dibandingkan 270 suara elektoral minimal untuk memasuki Gedung Putih. Obama memimpin dengan 52,4% suara populer dan lawannya dari Partai Republik John McCain hanya 46,4%.(lihat infografis) Presiden AS terpilih itu hadir bersama istrinya, Michelle, dan putrinya, Malia,10,dan Sasha,7.

Mereka adalah keluarga pertama kulit berwarna yang menduduki Gedung Putih. Seluruh anggota keluarga Obama berpakaian hitam dan merah dalam pidato kemenangannya. Obama berencana menghabiskan sisa pekan di rumahnya di Chicago untuk mengkaji berbagai keputusan yang akan dibuatnya.

Penasihat kampanye telah mengajukan pada Obama sejumlah nama untuk dipertimbangkan menempati posisi kunci dalam pemerintahan barunya. Namun kampanye Obama menegaskan tidak terlalu fokus untuk membahas hal itu sebelum resmi memenangi Pemilu AS tersebut.

Banyak yang menyamakan tantangan Obama dengan yang dihadapi Abraham Lincoln pascaperang sipil, saat bangsa terpecah belah akibat rasialisme dan diskriminasi. Ada juga yang menyamakan tantangan Obama sama dengan yang dihadapi Franklin D Roosevelt setelah terjadi krisis ekonomi Great Depressionpada 1930.

Sebab itu,penyusunan tim kabinet yang andal akan menyita waktunya beberapa hari mendatang.Menurut sejumlah penasihat Obama, prioritas utama ialah menetapkan Kepala Staf Gedung Putih untuk membantu proses seleksi.Sumber Partai Demokrat menyatakan pengumuman itu diperkirakan paling cepat pada Rabu (5/11).

Anggota Kongres dari Illinois Rham Emmanuel telah disebut-sebut akan menjadi Kepala Staf Gedung Putih, yang akan bersama-sama denganObamamenyusuntimkabinet. Mungkin masih terlalu dini untuk menyebut namanama calon yang akan duduk. Namun Obama memberikan indikasi ada beberapa tokoh nasional yang akan diajak duduk bersama untuk mengatasi berbagai masalah.

Sebut saja mantan Ketua Bank Sentral Paul Volcker,Senator Illinois Dick Durbin,Senator Dick Lugar dari Indiana, orang terkaya dunia Warren Buffet, mantan Presiden Bill Clinton, dan sejumlah tokoh lama yang banyak membantu pemerintahan Clinton dalam menyukseskan ekonomi AS pada masa itu.

Para pembantu Obama mengatakan mereka akan langsung bergerak sebelum pelantikan tanggal 20 Januari mendatang.NewYork Times kemarin melaporkan, ada tiga nama yang disebut-sebut akan masuk dalam tim transisi pemerintahan Obama, yaitu John Podesta, mantan Kepala Staf Presiden Clinton, Valerie Jarrett,penasihat Obama, dan Pete Rouse,Kepala Staf Obama di Senat.

Dalam pidato kemenangannya di Chicago kemarin malam, Obama memberikan penghargaan khusus kepada dua juru kampanyenya yang paling berperan dalam kemenangannya ini,David Axelrod dan David Plouff.Sebagai pakar strategi dan manajer kampanye, keduanya tentu akan juga masuk dalam tim penyusunan kabinet.

Obama juga menjalani sejumlah briefing intensif mengenai keamanan nasional yang akan menyiapkannya menjadi panglima tertinggi. “Kita tahu tantangan esok hari akan membawa saat terhebat dalam hidup kita—dua perang, satu planet dalam bahaya, krisis keuangan yang buruk dalam seabad,”tutur Obama.

“Di sana ada energi baru untuk digunakan dan pekerjaan baru untuk diciptakan. Sekolah baru untuk dibangun dan berbagai ancaman untuk dihadapi dan,bagi kita untuk memimpin, aliansi untuk diperbaiki lagi,” papar pria yang berayah Kenya itu.

“Obama akan tetap bersikap sederhana di hari pertama sebagai presiden terpilih,” ujar orang-orang dekat Obama. Obama mengatakan akan menggelar konferensi pers pada Rabu (5/11), tetapi staf kampanyenya mengatakan akan mengundur waktu konferensi pers itu.Paling cepat baru akan digelar pada akhir pekan.

Kunjungi Hawaii

Ada sejumlah keputusan yang bersifat lebih pribadi yang dibuat seperti kapan memindahkan keluarganya ke Washington dan di mana kedua putri Obama akan melanjutkan sekolah. Obama juga diperkirakan akan meluangkan waktu untuk mengunjungi makam neneknya yang meninggal pada Minggu (2/11).

Nenek yang telah membantu membesarkan Obama itu tidak dapat melihat cucunya mencapai impiannya. Obama dapat juga kembali ke tempat kelahirannya, Hawaii, untuk menggelar acara pribadi sederhana seperti yang diminta neneknya saat masih hidup. Presiden AS George W Bush juga memberi ucapan selamat kepada Obama.

Bush berjanji untuk melakukan transisi kepemimpinan secara lancar dan mengirim sebuah undangan kepada keluarga Obama untuk mengunjungi Gedung Putih sesegera mungkin. “Sasha dan Malia, saya sangat mencintai kalian berdua dan kalian telah memiliki seekor anak anjing yang datang bersama kita ke Gedung Putih,” ujar Obama kepada dua putrinya dalam kampanye kemenangan.

Presiden AS terpilih itu juga berterima kasih kepada McCain atas kebijakan mantan lawannya tersebut dalam merebut Gedung Putih.“Saya memerlukan bantuan Anda. Anda seorang pemimpin dalam begitu banyak isu penting,” ungkap Obama kepada McCain seperti dipaparkan juru bicara Obama, Robert Gibbs.

Kerumunan manusia yang memenuhi Grant Park, termasuk selebriti Brad Pitt dan Oprah Winfrey, bersukaria melihat kandidat mereka menang. Semua orang bersimbah air mata dan menggerakkan bendera AS. “Kepada siapa saja yang membuat air mata jatuh ke dunia, kami akan mengalahkan Anda.

Kepada siapa yang menginginkan perdamaian dan keamanan: kami mendukung Anda,” ujar Obama yang menjanjikan fajar baru bagi kepemimpinan di AS. Obama yang mantan pengacara lulusan Harvard itu memberikan harapan baru bagi warga Palestina dan Israel yang berharap AS dapat membantu menyelesaikan konflik beberapa dekade di sana. (*)

LAPORAN WARTAWAN SINDO
ALVIN MASRIFAH Boston
IRAWAN NUGROHO Washington DC

65.036 Pemilih Tak Mencoblos

umlah wajib pilih yang tak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar di tiga kecamatan, tercatat 65.036 orang.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kecamatan Mariso,Tallo, dan Ujung Pandang. Data yang diperoleh di Kecamatan Mariso menyebutkan, akumulasi suara sah dari tujuh pasangan yang bertarung sebanyak 25.905, sedangkan suara tidak sah 328 dari total daftar pemilih tetap (DPT) 42.153 orang. Dengan begitu, wajib pilih yang tak mencoblos sebanyak 15.920 orang.

“Banyak pemilih yang memang tak menggunakan hak pilihnya. Salah satu faktor karena animo masyarakat yang memang agak sulit diajak mencoblos, khususnya para tukang becak. Kendati kami sudah mengajak ke tempat pemungutan suara (TPS), hasilnya dia tidak mau datang,” ucap Ketua PPK Jaya kepada SINDO,kemarin.

Pihaknya telah membagikan kartu pemilih kepada wajib pilih yang berdomisili di kecamatan setempat. Namun, pihaknya menahan sejumlah kartu karena pemilik kartu yang bersangkutan sedang keluar daerah.“Jumlahnya saya kurang tahu persis. Kartu pemilih itu tidak digunakan, sebab pemilik kartu tidak datang hingga pascapencoblosan,” jelasnya.

Jika membandingkan partisipasi pemilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang digelar akhir tahun lalu di Kecamatan Mariso, tingkat elektibilitas pada Pemilu Makassar mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan.Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, jumlah yang tidak mencoblos 16.642 orang dari total wajib pilih 39.110.

Di Kecamatan Ujung Pandang, jumlah suara sah pada Pemilu Makassar sebanyak 12.917, sedangkan suara tidak sah 114 dari total DPT 21.973 orang. Dari kalkulasi tersebut, jumlah yang tak mencoblos 8.942 orang. Di Kecamatan Tallo, akumulasi suara sah 58.958, sedangkan tidak sah 869 dari total DPT 100.001 wajib pilih. Maka,warga setempat yang tidak mencoblos 40.174 orang.

Mengenai hasil rekapitulasi di kecamatan yang lain, hingga malam tadi masih melakukan proses penghitungan. Sesuai jadwal, batas penyerahan rekapitulasi tersebut berakhir pada hari ini dan pada Rabu (5/11),proses rekapitulasi akan dilakukan di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melansir tingkat partisipasi warga Makassar pada pemilu kali ini tercatat 60,63% atau lebih baik dibanding Pilgub 2007 lalu yang hanya 54,24%. Sementara itu,hingga hari ketiga kemarin, KPU Makassar telah mencatat suara sah 428.749 suara.

Jumlah suara hingga hari ketiga pascapencoblosan itu berdasarkan angka yang tertera pada formulir C2 KWK Besar dan lampiran formulir C1 KWK yang berasal dari sejumlah TPS yang tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Dari jumlah sementara tersebut, pasangan Ilham Arif Sirajuddin-Supomo Guntur meraih 284.912 suara (66.45%), Idris Manggabarani- Adil Patu mengantongi 81.609 suara (19,03%), pasangan Halim Razak-Jafar Sodding meraup 28.246 suara (6,59%), kandidat Ridwansyah Putra Musagani-Irwan Paturusi meraih 9.488 suara (2,21%),Firmansyah Mappasawang- Kasma F Amin mendapat 10.881 suara (2,54%), pasangan Iriantosyah Kasim- Razak Djalle 10.223 (2,38%), sedangkan pasangan Ilham Alim Bachri-Herman Handoko hanya meraup 3.390 suara atau 0,79%.