Societeit de Harmonie, Dulu & Sekarang

Pasca pembongkaran arena pertunjukan indoor kesenian, jumlah karya seni yang dipertontonkan cukup minim di Makassar. Hanya segelintir komunitas/lembaga kesenian yang mencoba eksis berkarya meski pada ruang yang sempit dan mahal.

Di sebuah papan pengumuman yang berada di lobby Gedung Kesenian Societeit de Harmonie, ada secarik kertas berwarna putih berlogo Pemprov Sulsel. Kertas tersebut berisi kalimat yang menyimpulkan gedung peninggalan kolonial Belanda itu akan direnovasi terhitung Mei 2009.

Terhitung penanggalan tersebut, kegiatan kesenian yang selama ini kerap disaksikan di gedung itu mulai perlahan-lahan ’meredup’. Arena indoor pertunjukan sudah rata dengan tanah. Sayang, hingga Desember tak ada lagi perkembangan pembangunan. Kuli bangunan sudah tak beraktivitas pasca membangun konstruksi pilar senilai Rp600 juta.

Di tengah pembongkaran bangunan itu, para penggiat seni yang semula memilih lokasi pementasan di gedung kesenian hanya bisa pasrah. Seperti yang dialami sineas muda film, Iking Siahsia yang terpaksa mengubah lokasi kegiatan. Dia bersama komunitasnya melakukan pemutaran film dokumentar di sekolah dan kampus.

”Mau diapa lagi. Yang menjadi persoalan, sampai kapan gedung ini bisa selesai dengan kondisi yang terbengkalai,” keluh Iking.

Begitupun dengan pementasan Kala Teater yang berjudul Stanza Diri Yang Pecah. Pementasan dengan durasi sekitar 45 menit ini hanya bisa dipentaskan pada ruang kecil di Benteng Fort Rotterdam. Jarak antar penonton dengan pemain sangat dekat mengingat ruangan sangat sempit. Para penonton hanya bisa duduk dilantai beralaskan karpet dalam menyaksikan teater yang disutradarai Shinta Febriany.

”Kami mencoba memaksimalkan pementasan meski ruang yang digunakan sangat tak representatif,” jelas Iking yang saat itu dipercayakan sebagai Penata Artistik Stanza Diri Yang Pecah.

Di Makassar, hanya gedung kesenian yang dianggap cukup ’refresentatif’ dalam pementasan kesenian. Ada panggung, kursi penonton, lighting, sound system, latar kain hitam dan dua ruangan di samping kiri dan kanannya yang dimanfaatkan sebagai ruang rias dan ruang tunggu pemain.

Selain fasilitas, harga untuk menggunakan gedung tertutup tersebut sangat terjangkau bagi para lembaga kesenian. Biasanya disewa Rp 1 juta atau Rp 2 juta per hari. ”Baru-baru ini, organisasi seni Universitas Negeri Makassar (UNM) harus merogoh dana besar untuk mentas di salah satu gedung serbaguna. Selain mahal, gedung tersebut sangat tidak refresentatif. Ya, beginilah kalau gedung kesenian dibongkar tanpa ada kejelasan penyelesaian pembangunan,” papar salah satu pengelola Gedung Kesenian Sociteit de Harmonie Jamal Dilaga.

Gedung Societeit de Harmonie berarti gedung perkumpulan harmoni di zaman kolonial Belanda. Dalam catatan sejarah, gedung yang berada di Jalan Riburane ini dibangun pada tahun 1986 silam yang digunakan acara kesenian dan ruang dansa para penjajah beserta ’nyonya-nyonya’ penjajah. Selain itu, gedung berciri Eropa abad XIX, bergaya Renaisance atau Yunani baru itu menjadi tempat pertemuan gubernur, walikota, dan petinggi militer Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), gedung tersebut tetap dijadikan pertunjukan seni dan kadang menjadi balai kota masyarakat serta sebagai tempat rapat-rapat untuk kepentingan Jepang.

Pasca pembacaan proklamasi sebagai titik kemerdekaan, gedung tersebut menjadi aset Pemprov Sulsel. Fungsinya, kadang digunakan sebagai kantor dan gedung pertunjukkan. Pada tahun 1998, para pekerja seni Sulsel mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk secara total memfungsikan gedung tersebut sebagai gedung kesenian. Alhasil, ’gerakan’ itu berbuah manis di era pemerintahan Gubernur Sulsel HZB Palaguna.

Di pemerintahan Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang (Sayang), gagasan renovasi dan penambahan fasilitas terealisasi. Syahrul beranggapan, kalaulah tak ada lagi yang bisa memperbaiki negeri ini, siramlah dengan seni.

Namun, gagasan ini tak berjalan lancar dari target semula. Buktinya, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2009, Pemprov Sulsel tak menganggarkan pembangunan lanjutan gedung kesenian yang mengakibatkan gedung bersejarah itu terbengkalai. Ibaratnya, menanti tontonan ’dansa’ yang tak pasti untuk disaksikan.

***

”Mendesak DPRD Sulsel memonitoring proses renovasi gedung kesenian yang saat ini terbengkalai, sehingga DPRD memiliki informasi yang memadai tentang fakta dan kondisi gedung bersejarah itu...,”.

Kalimat di atas adalah salah satu isi tuntutan dari lembaga Forum Perubahan Masyarakat Seni (Formasi) yang diekspresikan dalam aksi teaterikal pada penanggalan 13 Desember lalu di halaman Gedung Kesenian Sulawesi Selatan Societeit de Harmonie.
Sebuah tuntutan dan keprihatinan yang ’memuncak’ atas kondisi gedung yang saat ini pengerjaannya terbengkalai dalam proses renovasi. Gedung yang selama ini menjadi ruang pertunjukan para pekerja seni sudah rata dengan tanah tanpa ada kejelasan pembangunan sejak September 2009 lalu.

”Kasian gedung ini. Pembongkaran membuat air hujan sudah merusak struktur bangunan,” tutur salah seorang pengelola Gedung Kesenian Sulawesi Selatan Societeit de Harmonie, Djamal Dilaga.

Kini, jangan mencari ’dansa’ di Bangunan Bergaya Renaisance. Sebab, tak ada lagi ruang pementasan para pekerja seni Sulsel yang murah dan sangat representatif pasca renovasi yang dilakukan sejak September 2009. Yang ada, hanya puing-puing bongkahan batu bata. Kondisi pun diperparah pada listrik di gedung kesenian yang pernah diputuskan pada dua bulan lalu lantaran menunggak.

“Saya masih mengingat pesan budaya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, bahwa kalaulah tak ada lagi yang bisa memperbaiki negeri ini, siramlah dengan seni. Mana janji itu?,” tandas Djamal Dilaga.

Berlabuh di Kayu Bangkoa...

Hampir 15.000 jiwa masyarakat Makassar memilih menjalani hidup di sejumlah pulau yang masih berada dalam wilayah Anging Mammiri. Warga pulau inilah yang sehari-hari memanfaatkan sarana dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa menuju pusat Kota Makassar.

Jejeran air galon, jerigen, dan tabung gas 3 Kilogram memadati salah satu lorong yang berada di Jalan Penghibur. Puluhan kendaraan roda dua dan empat nampak hilir mudik saat matahari mulai beranjak ke atas kepala, Sabtu (31/10).

Lorong tersebut memiliki lebar sekitar dua meter dengan panjang 15 meter hingga ke bibir pantai yang diapit swalayan dan hotel mewah. Tak ada nama jalan yang diberikan pada lorong itu. Yang nampak pada gerbang lorong itu hanya sebuah plang bertuliskan Dermaga Penyeberangan Kayu Bangkoa.

Dermaga itulah yang menjadi arus masuk dan keluar warga Makassar yang bermukim di Pulau Barang Caddi, Barang Lompo, dan Kodingareng. Warga pulau itu memanfaatkan dermaga untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari seperti pasokan air minum dan sekaligus menikmati kehidupan kota metropolitan.

Sebelum menuju dermaga, terdapat sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Jembatan yang memiliki panjang 10 meter dan dibangun sejak 1995 lalu itu sudah tidak dalam posisi tegak. Selain lapuk, atap (sirap) pun sudah mulai bocor. ”Kayunya sudah mulai lapuk dihantam ombak,” papar seorang warga Pulau Lae-Lae bernama Basri.

Kayu Bangkoa dalam bahasa Indonesia adalah kayu dari pohon bakau. Konon, dermaga itu diberikan nama Kayu Bangkoa karena daerah yang tak jauh dari Pantai Losari itu menjadi lokasi persinggahan sampah berupa kayu bakau.

Dia menceritakan, keberadaan dermaga tersebut sudah difungsikan sejak tahun 1970. Keberadaan dermaga Kayu Bangkoa hampir menyamai Pelabuhan Paotere. Bedanya hany terletak pada historis. Paotere terkenal dengan aktivitas kapal phinisi dengan rute hingga ke luar negeri sedangkan Kayu Bangkoa hanyalah pulau-pulau yang berada dalam wilayah Makassar.

Basri menambahkan, pada tahun itu, dermaga itu cukuplah luas. Namun, luas dermaga itu kian menyempit saat memasuki tahun 2002. Sebuah toko yang berada di samping kanan memperluas bangunannya dan membuat jembatan penyeberangan Kayu Bangkoa laiknya seperti lorong-lorong pemukiman kumuh.

”Dulu sangat luas. Ketika bangunan di samping ini (toko) menimbun laut, lokasi ini menjadi sangat sempit. Dulunya juga memang belum ada dermaga. Karena adanya pengambilan lahan itu, barulah juga dibuat dermaga tepatnya tahun 2003,” papar pria kelahiran Galesong, Kabupaten Takalar ini.

Sebelum Pemkot Makassar melakukan revitalisasi Losari, masyarakat menjadikan pantai tersebut sebagai lokasi jalur alternatif. Hampir semua pemilik kapal motor menggunakan Pantai Losari sebagai ’terminal’. ”Karena sekarang sudah berubah, semua aktivitas penyeberangan dipusatkan di Kayu Bangkoa,” jelasnya.

Dengan kebijakan relokasi arus transportasi yang semula di Pantai Losari, Kayu Bangkoa pun kian padat dan ramai. Hampir 400 orang hilir mudik di dermaga itu setiap hari.

Seiring dengan pembuatan dermaga itu, pemerintah mulai menata dengan membuat sejumlah kios yang berada di samping Hotel Pantai Gapura. Pembangunan kios itu untuk merelokasi para pedagang yang dulunya meluber di sepanjang lorong tersebut.
Selang beberapa tahun kemudian, Pemkot Makassar pun membangun sebuah gedung baru yang diperuntukkan bagi Dinas Perhubungan (Dishub). Pembangunan gedung itu untuk mengawasi aktivitas antar pulau itu. Sayangnya, gedung baru itu tak berfungsi dengan baik.

”Beberapa bulan lalu ada pegawai yang ditempatkan di gedung itu. Saya kurang tahu kenapa saat ini kosong. Mungkin karena listrik dan airnya belum ada,” ujar ayah dari dua anak ini.

***

Aset Tanpa Pengelolaan

Dermaga Penyeberangan Kayu Bangkoa tak hanya jadi lokasi hilir mudik masyarakat pulau. Sarana ini juga menjadi jalur transportasi menuju eksotisme sebelas pulau yang berada di wilayah bumi Anging Mammiri.

SETELAN celana pendek dipadu bajo kaos. Ada ransel dipundak. Dan, topi untuk menepis sengatan matahari. Itulah pemandangan kontras pada ratusan masyarakat yang hilir mudik di Dermaga Penyeberangan Kayu Bangkoa.

Pemandangan seperti itu dapat terlihat di akhir pekan. Mereka adalah wisatawan domestik, baik dari Makassar dan luar kota. Mereka menggunakan dermaga itu untuk mengunjungi pulau dalam melepas penat setelah lelah dengan aktivitas kerja dan hingar bingar kehidupan perkotaan.

”Kalau hari Sabtu dan Minggu, banyak penumpang dari kota yang menuju pulau. Ada yang carter dan bersama dengan masyarakat pulau,” papar salah satu pemilik Kapal Motor (KM), Basri.

Mayoritas, wisatawan itu mengunjungi seperti pulau Kodingareng, Samalona, Barang Lompo, dan Barang Caddi. Maklum, pulau-pulau ini belum ’dijual’ ke pihak investor sehingga bisa dinikmati secara gratis.

Pemandangan yang menonjol di dermaga itu yakni deretan motor yang terparkir di jembatan dermaga. Pemilik motor mayoritas masyarakat yang bermukim di perkotaan yang mengunjungi pulau hanya untuk memancing semalam suntuk. Cukup bernegosiasi harga dengan ’penjaga’, motor pasti aman. ”Di sini aman. Ada yang jaga. Digembok lagi,” ujar Basri.

Masyarakat perkotaan yang melepas penat untuk bepergian ke pulau cukup hanya merogoh sewa kapal. Tak ada tiket retribusi yang dipungut sebagai ’uang setoran’ ke kas daerah Pemkot Makassar. Padahal, jika dermaga ini dikelola dengan baik tentu menjadi aset yang bernilai dalam menopang sektor pariwisata. Wajar saja kalau kondisi dermaga ini tak banyak berubah. Cukup jembatan penyeberangan yang berada dilorong-lorong sempit meski padat dengan pengunjung.

”Sebenarnya, uang untuk itu ada (retribusi) yang dipungut langsung oleh salah satu masyarakat yang dipercayakan dari pemerintah. Buktinya, setiap bulan ada petugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang datang untuk mengambil dana itu,” ungkapnya.

Jumlah total kapal yang beroperasi di dermaga ini sebanyak delapan buah. Empat kapal untuk jurusan Pulau Barang Lompo, rute Kodingareng tiga unit, dan satu unit untuk jalur ke Pulau Barang Caddi. Semua kapal itu berstatus milik pribadi yang dimiliki masyarakat pulau. ”Harga per orang bervariasi. Tergantung jauh dekatnya lokasi yang diinginkan. Tapi, rata-rata para wisatawan yang mengunjungi pulau melakukan carter,” kata Basri yang sudah memiliki kapal sejak lima tahun lalu.

Dalam sehari, kapal yang dimiliknya bolak-balik dari Kodingareng sebanyak tiga kali. Mulai pukul 07.00 hingga 22.00 Wita. Kapalnya dapat menumpang maksimal 15 orang jika cuaca cerah atau ombak tidak tinggi. ”Sebenarnya, Makassar sangat beruntung memiliki pulau-pulau itu. Tapi, bagaimana bisa bagus kalau tak dikelola dengan baik. Dermaganya saja sudah lapuk,” keluhnya.

Dia berharap, dermaga yang hadir sejak 1970-an itu mendapat sentuhan dari Pemkot Makassar. Bukan dengan membiarkan para pengusaha menimbun laut untuk memperluas usahanya untuk kepentingan pribadi.

”Saya berharap, dermaga dari kayu ini diganti dengan batu. Apalagi, masih ada janji Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur (IASmo) pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) beberapa lalu ke masyarakat pulau untuk menyuplai listrik ke sejumlah pulau-pulau masih belum terealisasi hingga saat ini,” tandasnya.

Perbaikan infrastruktur kepada masyarakat pulau sudah sepatutnya menjadi salah satu prioritas bagi Pemkot Makassar. Sebab, mereka masih bermukim dalam wilayah Kota Makassar. Perbaikan itu, tentu saja serangkaian dengan penataan sektor pariwisata karena Makassar dikenal sebagai wisata bahari.

Kisah Dg Coa’ Si Pengulit Sapi

Menguliti sapi bukanlah keahlian yang membutuhkan teori. Seperti pengakuan Dg Coa yang berprofesi pengulit sapi dengan belajar otodidak. ”Keahlian ini adalah bakat yang turun temurun,” tuturnya.

Di sekitar kawasan Mesjid Al Markaz Al Islami Makassar, Dg Coa’ asyik duduk pada sebuah kursi kayu. Kepulan asap rokok dari rongga mulutnya hanya terlihat sesaat diterpa angin di sore hari, Selasa (24/11). Lokasi tempat dia duduk dengan mesjid yang memiliki desain timur tengah itu diapit sebuah kanal pembuangan air.
Di depannya, nampak tanah lapang yang cukup luas. Pandangannya mengarah kepada bocah-bocah yang lihai menggiring dan mengocek bola kaki. Dg Coa’ pun sesekali mengalihkan pandangannya ke sejumlah sapi yang berada di lapangan mini tersebut.

”Tiap malam, saya menginap di sini untuk jaga sapi,” papar pria kelahiran Makassar ini kepada penulis.

Dg Coa’ mengaku, hampir seminggu sudah melakukan aktivitas tersebut. Maklum, pekan ini umat muslim merayakan hari raya Idul Adha yang identik dengan hari raya kurban. Ayah dari satu anak ini merupakan pengulit sapi di Mesjid Al Markaz Al Islami. Setiap tahun, dia dipercayakan untuk menguliti sapi bagi umat muslim yang melakukan kurban.

Profesi tersebut sudah menjadi pekerjaan sehari-harinya. Sejak kecil, dia sudah sering ikut bersama ayahnya yang juga pengulit sapi (pasisili’-bahasa Makassar). Dari segi pengalaman, dia pernah bekerja di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) saat masih beroperasi di Jalan Maccini. Hingga saat ini, pun dirinya masih dipekerjakan di RPH Tamangapa dengan profesi sebagai pengulit sapi.

Bermodalkan pengalaman itulah, pria yang tinggal di Jalan Kandea Lorong III ini sangat lihai dalam menguliti sapi. ”Satu ekor, saya sendiri bisa menguliti sapi dengan waktu setengah jam,” paparnya yang sudah berpuluh-puluh tahun menggeluti profesi tersebut.

Menguliti sapi, tentunya memiliki cara tersendiri. Mulai dari memegang pisau hingga cara menyorong pisau agar kulit sapi tidak ikut dengan daging. Dalam sehari, khususnya pada perayaan hari raya kurban, dirinya mampu menguliti sapi hingga 7 ekor sapi. ”Butuh tenaga ekstra juga untuk menguliti. Apalagi kalau menarik kulit sapinya,” ujarnya.

Menjadi pengulit sapi tentunya tak bisa berharap banyak meraup uang. Sebab, pekerjaan ini hanya mendapat imbalan berupa kulit sapi. Hal itu sudah menjadi kesepakatan dan tradisi antara pemilik hewan kurban yang akan disembelih dengan pengulit sapi. Kulit sapi itulah yang dijadikan uang bagi Dg Coa’ dengan menjual kepada pengusaha yang bergerak dalam kulit hewan untuk dibuat sebagai sepatu dan alat musik yakni drum.

Harga kulit daging itu pun dijual per kilo. Biasanya, Dg Coa’ menjual ’upah’ dari profesinya itu sebesar Rp5.000 per kilo. Harga lain juga dibayar dengan melihat besar sapi yang sudah disembelih. ”Kalau sapinya besar bisa sampai 25 hingga 30 kilogram kalau sapinya kecil 12 kilogram,” sebutnya.

Upah lain yang diperoleh dari profesi pengulit sapi yakni ’uang jasa’ dari sang pemilik hewan kurban yang sudah disembelih. Bagi Dg Coa’, upah itu dianggap sebagai uang sumbangan.

”Harga menguliti sapi itu tidak ada. Kadang ada uang dalam amplop yang jumlahnya berdasarkan keikhlasan pemilik hewan. Yang pasti, kulit sapi itu sudah menjadi milik pengulit sapi berdasarkan kesepakatan. Tapi, biasanya ada pemilik hewan yang juga mengambil kulitnya. Namun, kulit itu harus dibayar kepada kami,” pungkas Dg Coa’.

***

Ketekunan Dg Coa’ dalam menekuni profesi pengulit sapi berbuah manis. Upah berupa kulit hewan sapi dijadikan modal dalam beternak ratusan sapi.

Di samping Mesjid Al Markaz Al Islami, belasan hewan sapi ditambatkan pada patok kayu di sebuah tanah lapang. Seonggok tanaman hijau segar menjadi santapan hewan yang akan dikurbankan pada perayaan Idul Adha, Jum'at besok. ''Disini cuma ada tiga pemilik sapi. Salah satunya saya,'' papar pria kelahiran Makassar ini.

Di tanah lapang itu, Dg Coa memiliki sebanyak delapan ekor sapi yang siap disembelih. Ukuran berat sapi itu bervariasi. Mulai dari 12 kilogram hingga 30 kilogram. Ukuran inilah yang menjadi nilai harga untuk satu ekor sapi. "Paling mahal Rp11 juta," sebutnya sembari menunjuk sapi yang memiliki berat 30 kilogram.

Resminya, ayah dari satu anak ini berternak sapi pada 10 tahun lalu. Awalnya, dia hanya memiliki sepasang anak sapi yang dibeli dari modal simpanan hasil upah dari penjualan kulit sapi. Sepasang anak sapi itu pun dipelihara hingga berumur tiga tahun. Hasilnya, dari tahun ke tahun sepasang sapi itu membuahkan sapi-sapi baru.

"Kalau dihitung-hitung, jumlahnya sudah ratusan sapi yang saya miliki dan sebagian sudah terjual," tuturnya.

Pada tahun ini, jumlah sapi yang dimilikinya sebanyak 17 ekor. Sembilan dinyatakan sudah terbeli sedangkan sisanya tinggal menunggu pembeli yang berjubel usai pelaksanaan shalat Id. Para pembeli hewan kurban itu mayoritas atas nama perusahaan besar. Misalnya Telkom, Pelindo IV, Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pun sejumlah pejabat sekelas wali kota hingga gubernur.

Dia menjamin, sapi yang dimilikinya sudah menjalani pemeriksaan dari Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan. Setiap sapi mendapat tanda dan surat keterangan yang menyatakan sapi tersebut dalam keadaan sehat. Maklum, sebagai pencegahan atas virus dan penyakit sapi gila.

"Untuk mendapat pemeriksaan, saya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp7.000 untuk tiap ekor sapi," sebut Coa' yang selama ini berdomisili di Jalan Kandea Lorong 3.

Meski sudah sukses jadi peternak sapi, Dg Coa' tetap intens menguliti sapi. Tak hanya sebatas pada perayaan Idul Adha. Pria dengan tinggi badan sekitar 140 centimeter ini terus menjadi pengulit sapi setiap harinya.

"Kerja seperti ini sudah menjadi keahlian yang turun temurun. Sebab, semua orang bisa beternak sapi tapi tak semua peternak bisa menguliti sapi," tandas Dg Coa'.

Dg Coa' memang tak bisa meninggalkan profesi sebagai pasisili (pengulit) sapi. Hampir 20 tahun dirinya bergumul dengan kulit-kulit sapi yang dijadikan sebagai penopang dalam menutupi kebutuhan keluarganya. Saking terbiasanya, Dg Coa' bisa menguliti satu ekor sapi dengan waktu setengah jam.

"Dg Coa' itu paling senior disini kalau soal menguliti. Saya saja satu ekor sapi butuh waktu satu jam yang dibantu dengan dua orang," ungkap Mail yang tak lain rekan dari Dg Coa'.