6 Parpol Ajukan Politisi Busuk

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel mensinyalir enam partai politik (parpol) mengajukan sejumlah politisi busuk untuk ikut pada Pemilu 2009.

Koordinator Kopel Sulsel, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, politisi yang disebut sebagai calon legislatif (caleg) bermasalah tersebut diduga telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja & Daerah (APBD) Kota Makassar untuk kepentingan pribadi. Ke enam parpol yang dimaksud yakni Partai Golkar, PKS, PDIP, Partai Demokrat, PPP, dan PDK.

“Dugaan itu berdasarkan laporan yang masuk ke kami. Jadi, kami mendesak kepada parpol untuk menggantikan calegnya yang selama ini dianggap bermasalah dan memberikan klarifikasi mengapa legislator tersebut kembali dicalonkan sebagai caleg pada Pemilu 2009,” ucapnya, kemarin.

Syamsuddin enggan merinci nama-nama legislator dan kasus-kasus yang dimaksud. Namun, dia menandaskan bahwa legislator yang kembali dicalonkan menjadi caleg tersebut kuat diduga “mafia APBD”. “Belum waktunya saya sebut nama legislator tersebut. Mungkin, sudah lebaran akan kita umumkan. Yang pastinya, legislator tersebut ada yang dicalonkan kembali sebagai caleg di Provinsi Sulsel,” paparnya.

Pihaknya mengharapkan, selain dari parpol, KPU yang ada di Sulsel sebagai penyelenggara dapat menginterpretasikan peraturan dan perundang-undangan dalam sistem pencalegan. Sebab, selama ini penyelenggara selalu melihat dari sisi normatif.

“Seharusnya peraturan yang ada itu diterjemahkan lebih lebih jauh. Jangan hanya dilihat dari hal yang normatif saja. Sebab, kualitas Pemilu 2009 ada di tangan penyelenggara. Disinilah diperlukan keberanian KPU untuk menggugurkan caleg yang dianggap bermasalah demi tegaknya demokrasi yang dicitakan,” harapnya.

Selain melansir parpol yang mengajukan caleg bermasalah, Kopel Sulsel juga menyatakan bahwa 90 persen legislator yang terpilih pada Pemilu 2004 lalu, hingga saat ini belum mengembalikan dana tunjangan komunikasi dan operasional anggota dan pimpinan DPRD ke kas daerah. Total nilai yang belum dikembalikan tersebut sebesar Rp78 miliar.

“Dari angka 90 persen daftar calon sementara (DCS) yang diumumkan oleh KPU Kab/Kota, ada sekitar 97 persen legislator yang kembali menjadi caleg namun belum mengembalikan dana tersebut,” sebutnya.

Berdasarkan catatan SINDO, dari 24 DPRD yang ada di Sulsel, hanya ada dua DPRD yang menolak dana tersebut yakni Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sedangkan DPRD selebihnya telah mencairkan dana tersebut. “Hingga saat ini, baru ada dua legislator di DPRD Sulsel yang telah mengembalikan dana tersebut,” ungkapnya.

Menurut Syamsuddin, anggaran sebesar itu nilainya setara dengan anggaran pendidikan gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sulsel pada tahun 2008. Jika dana itu dikembalikan, kata Syamsuddin, dapat menopang program pemerintah dalam pendidikan gratis.

Meski masa pengembalian dana itu berakhir pada tahun depan, Kopel Sulsel merasa pesimis kalau para legislator tersebut dapat mengembalikan dana itu. Sebab, saat ini para legislator itu mengumpul dana untuk kepentingan kampanye semisal membuat atribut. “Dengan adanya hal tersebut, masyarakat harus hati-hati dalam menentukan wakilnya yang akan duduk di DPRD,” harapnya.

Ironisnya lagi, lanjut dia, sejumlah legislator yang telah mengambil dana tersebut sudah mengalami pergantian atau biasa disebut dengan istilah Pengganti Antar Waktu (PAW). Dengan hal tersebut, sangat sulit adanya pengembalian dana tersebut.

“Pada beberapa bulan ini sudah ada PAW di sejumlah DPRD Kab/Kota. Malah, dalam waktu dekat ini ada empat legislator di Bulukumba yang di PAW. Bisa jadi, legislator yang di PAW itu loncat pagar ke partai lain untuk menjadi caleg padahal dana itu belum dikembalikan,” pungkasnya.